• Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: DR. DHAHANA PUTRA, Bc.IP, S.H., M.H.

• Pengarah

  1. Unan Pribadi, S.H., M.H.
  2. Muhammad Akram, S.H., M.Si.
  3. Cahyani Suryandari, S.H., M.H.
  4. Aisyah Lailiyah, S.H.,M.H.
  5. DR. Roberia, S.H., M.H.
  6. Hernadi, S.H., M.H.
  7. M.Waliadin, S.H., M. Si.
  8. Alexander Palti, S.H.,MH.
  9. Rudi Hendra Pakpahan, S.H., M.H.
  10. Widyastuti, S.H., M.H.

• Ketua

  Tri Wahyuningsih, S.H., M.H.

• Sekretaris

  Andry Manuella Ginting, S.H., M.H.

• Anggota

  1. RR. Woro Wijayanti, S.H., M.Si.
  2. Desi Khairani, S.E.Ak., M.H.
  3. Lina Widyastuti, S.H., M.H.
  4. Ratih Febriana, S.H., M.H.
  5. Andriana Krisnawati, S.H., M.H.
  6. M. Manzila Falah, S.H., LLM.
  7. Reni Oktri, S.H., M.H.
  8. Mila Dahlia, S.H., M.H.
  9. Nurillah Amini, S.H., M.H.
  10. Prahesti Sekar Kumandani, S.H., M.H.
  11. Yanuar Syarifullah, S.H., M.H.
  12. Partika Novianti, S.Si.
  13. Devi Novita, S.Kom.
  14. Rengganis Nurmalasari, S.E.
  15. Sisca Mutiara Sari, S.E.
  16. Debby Oswani Hutauruk, S.Kom.

• Tim JICA Project

  1. Eriko KIKUCHI.
  2. Yukiko MAZAWA.
  3. Prita Novianti, S.S.

Penguatan reformasi hukum melalui peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu tahapan yang sangat fundamental dalam mendukung terwujudnya regulasi yang berkualitas guna pencapaian program prioritas pembangunan dan system pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsive terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan itu, diperlukan agenda strategis di bidang peraturan perundang-undangan salah satunya dengan melakukan reformasi regulasi (regulatory reform) yang bertujuan untuk mengatasi inkonsistensi dan over regulasi yang berpotensi menghambat program prioritas pembangunan. Pembentukan regulasi yang taat asas merupakan suatu keniscayaan dan menjadi suatu kebijakan strategis agar regulasi yang dibentuk memberikan kepastian hukum baik bagi penyelenggara negara, pelaku usaha, maupun masyarakat demi terwujudnya system regulasi yang adaptif dan taat asas. Kebijakan strategis untuk mendukung hal tersebut juga perlu dilakukan melalui penguatan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penataan, pembaruan dan simplifikasi peraturan perundang-undangan. Selain itu penguatan kapasitas tata Kelola dan aparatur pembentuk peraturan perundang-undangan juga menjadi prioritas.

Oleh karena itu, penting bagi para pengambil kebijakan, perancang peraturan perundang-undangan dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memiliki kompetensi yang mendalam tidak hanya dari aspek hukum, tata kelola prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik namun juga penguasan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (legislative drafting) yang komprehensif.