Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum mendukung penuh pelaksanaan Kick Off Kolaborasi dan Kerja Sama antara Kementerian Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), yang digelar di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Kamis (23/7). Kolaborasi yang didukung Pemerintah Australia tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kapasitas aparatur, mencegah dan menangani tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), meningkatkan perlindungan pekerja migran, serta mempersiapkan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta, serta Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath. Turut hadir Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, beserta jajaran DJPP sebagai wujud dukungan terhadap penguatan implementasi regulasi nasional melalui sinergi lintas kementerian. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat komitmen pemerintah dalam membangun sistem hukum yang adaptif, responsif, dan berpihak pada perlindungan kelompok rentan.

Dalam arahannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa keberhasilan implementasi KUHP dan KUHAP tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan yang dimulai dari masyarakat. Salah satu strategi yang dioptimalkan adalah penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan agar masyarakat memperoleh akses terhadap layanan hukum sejak dini. Menurutnya, Posbankum dapat menjadi sarana efektif untuk mencegah pelanggaran hak perempuan dan anak berkembang menjadi tindak pidana. "Tujuan akhir kita adalah bagaimana hukum pidana materiil maupun formil tidak perlu bekerja karena kasusnya menjadi tidak ada, dan keadilan itulah yang kita harapkan," tegas Supratman.

Bagi DJPP, kolaborasi lintas kementerian ini menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi KUHP dan KUHAP yang efektif. Sebagai unit yang bertugas merumuskan, mengharmonisasikan, serta mengawal pembentukan peraturan perundang-undangan, DJPP memandang bahwa kesiapan sumber daya manusia, penguatan pemahaman terhadap substansi regulasi, serta koordinasi antarkementerian merupakan faktor penting agar pembaruan hukum dapat diterapkan secara optimal. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian hukum sekaligus perlindungan yang lebih baik melalui kebijakan yang terintegrasi.

Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan sejumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan kementerian terkait. Kesepakatan ini menjadi landasan pelaksanaan pelatihan teknis, peningkatan kompetensi aparatur, penguatan layanan bantuan hukum, serta pengembangan kapasitas secara berkelanjutan dalam mendukung perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran. Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pemerintah optimistis implementasi KUHP dan KUHAP yang baru akan berjalan semakin efektif sehingga mampu memperluas akses terhadap keadilan, memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, dan mewujudkan sistem hukum nasional yang memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia digelar di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Senin (18/11/2025). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, bersama para Wakil Ketua: Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal dengan agenda utama penyampaian Pendapat Akhir Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Agenda ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPR RI, perwakilan pemerintah, serta unsur terkait lainnya.

Dalam sidang tersebut, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, hadir mewakili Presiden untuk membacakan pendapat akhir pemerintah. Beliau menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi, dinamika masyarakat, serta kebutuhan sistem peradilan yang lebih akuntabel dan modern. Proses penyusunan RUU KUHAP sebelumnya telah melalui pembahasan komprehensif bersama DPR dan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

Mendampingi Menteri Hukum Republik Indonesia, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, turut hadir untuk memberikan dukungan substantif terkait materi RUU KUHAP. Kehadiran Dirjen PP memastikan bahwa penyampaian pendapat akhir pemerintah selaras dengan hasil kajian teknis dan proses perumusan yang telah dilakukan oleh Kementerian Hukum RI. Dengan demikian, penjelasan pemerintah dapat disampaikan secara utuh, akurat, dan berdasarkan landasan hukum yang kuat.

Setelah mendengarkan pandangan akhir pemerintah dan mempertimbangkan hasil pembahasan serta sikap fraksi-fraksi, rapat menyetujui RUU KUHAP untuk dilanjutkan ke tahap pengesahan menjadi Undang-Undang. Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Puan Maharani tersebut kemudian ditutup dengan penyampaian apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU KUHAP.

Jakarta – Komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi hukum terus bergulir melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang menjadi salah satu tonggak utama dalam agenda legislasi nasional. Pada Kamis, 17 Juli 2025, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) bersama Tim Teknis DPR RI kembali melanjutkan rapat penyisiran Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP.

Rapat teknis ini dihadiri oleh Tim Teknis DPR, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, Plt. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Hendra K. Putra, serta ahli bahasa yang secara aktif memberikan kontribusi terhadap ketepatan redaksional dan konseptual naskah. Fokus utama pertemuan kali ini adalah melakukan penyisiran terhadap DIM Penjelasan dan DIM Batang Tubuh, dengan mencermati berbagai isu krusial yang berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi hukum acara pidana di masa depan.

Beberapa substansi penting yang direkap untuk dikonfirmasi ulang kepada Tim Panitia Kerja (Panja) antara lain: usulan untuk menaikkan ketentuan pelimpahan wewenang antar-penyidik ke dalam batang tubuh, klarifikasi definisi “sidang tertentu” sebagai tahapan sebelum sidang pokok perkara, serta kebutuhan substansi terkait belum tersedianya rumah tahanan dalam sistem penahanan. Selain itu, usulan perubahan juga mencakup penguatan ketentuan mengenai penggeledahan yang dilakukan bukan oleh penyidik langsung, serta penambahan penjelasan terkait waktu penentuan status penahanan terdakwa di tingkat banding.

Sebagai bagian dari tahapan penting dalam penyusunan RUU KUHAP, proses penyisiran ini menjadi bukti konkret kerja teknis yang detail dan terukur antara pemerintah dan DPR RI. DJPP, melalui Tim Perancangnya, menunjukkan kepemimpinan substantif dalam mengawal kualitas naskah perundang-undangan yang akan menjadi rujukan utama sistem peradilan pidana Indonesia ke depan. Kehadiran ahli bahasa turut memastikan bahwa setiap rumusan hukum tidak hanya sahih secara substansi, tetapi juga presisi secara redaksional.

Rapat lanjutan penyisiran DIM Batang Tubuh akan kembali digelar pada Senin, 21 Juli 2025. Dengan kolaborasi yang solid antara DJPP dan DPR, pembahasan RUU KUHAP diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang modern, implementatif, dan sejalan dengan prinsip due process of law, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

Jakarta — Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) menghadiri rapat Tim Teknis Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang dilaksanakan pada Rabu, 16 Juli 2025. Rapat berlangsung di lingkungan DPR RI dan melibatkan Tim Teknis DPR, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, tim Perancangan Peraturan Perundang-undangan, serta ahli bahasa. Pertemuan ini merupakan bagian dari lanjutan proses penyusunan dan harmonisasi substansi dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP.

Dalam rapat tersebut, Tim Pemerintah bersama Tim Teknis DPR melakukan penyisiran terhadap DIM hasil pembahasan sebelumnya di tingkat Timus dan Timsin. Sejumlah isu substansi penting yang masih memerlukan konfirmasi ulang dengan Tim Panja berhasil diidentifikasi. Isu-isu tersebut meliputi, pertama, pengaturan mengenai pembedahan mayat korban yang saat ini mensyaratkan penetapan dari pengadilan negeri. Kedua, reposisi ketentuan mengenai tindak lanjut penghentian penyidikan yang dinyatakan tidak sah, yang berdampak pada kewajiban Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan.

Isu substansi ketiga yang dibahas adalah usulan penghapusan ketentuan mengenai delegasi pengaturan hubungan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum. Selain itu, dibahas pula sejumlah perbaikan redaksional dan penyesuaian pengacuan pasal agar lebih presisi secara hukum dan bahasa. Penyisiran yang dilakukan dalam rapat hari ini berhasil mencapai draf rancangan hingga Pasal 76, dan akan dilanjutkan dalam rapat teknis berikutnya.

Sebagai tindak lanjut, Tim Teknis akan kembali melanjutkan pembahasan pada Kamis, 17 Juli 2025. Rapat lanjutan ini dijadwalkan untuk mengonfirmasi isu-isu substansi kepada Tim Panja dan melanjutkan penyisiran terhadap pasal-pasal yang tersisa, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam penyempurnaan regulasi hukum acara pidana yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kembali bergulir dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang digelar secara luring di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Rabu (09/07).

Rapat kali ini dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum Eddy OS Hiariej, didampingi oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, dan Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta. Turut hadir mewakili pemerintah, Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suhariyanto.

Dalam rapat tersebut, pembahasan berfokus pada rekapitulasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam RUU KUHAP, yang menjadi kunci utama proses harmonisasi antara pemerintah dan DPR. DIM merupakan instrumen penting dalam merinci bagian mana dari RUU yang akan tetap, diubah, dihapus, atau ditambahkan substansi baru.

Dari pembahasan yang berlangsung, Panja menyepakati 1.091 DIM berstatus tetap, artinya tidak mengalami perubahan substansi maupun redaksi. Selain itu, 295 DIM redaksional disepakati untuk diserahkan kepada tim perumus dan tim sinkronisasi guna dibahas lebih lanjut secara teknis.
Wamenkumham Eddy OS Hiariej menjelaskan bahwa pemerintah telah menguraikan secara rinci argumentasi atas 68 DIM perubahan substansi yang dibahas per klaster, serta 91 DIM yang dihapus berdasarkan pertimbangan efektivitas dan konsistensi sistem hukum.

Pemerintah terus mendorong agar proses pembahasan berjalan secara cermat dan transparan. Setiap perubahan dalam RUU KUHAP harus menjawab tantangan penegakan hukum modern, sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi.

Rapat ini juga menyepakati bahwa pembahasan terhadap DIM Substansi Baru akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya yang dijadwalkan pada Kamis, 10 Juli 2025. DIM ini berisi usulan penguatan norma hukum acara pidana yang belum tercantum sebelumnya, baik dari pemerintah maupun DPR.

Hadirnya Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra dalam rapat panja tersebut menegaskan komitmen DJPP untuk terus memberikan dukungan teknis dan substansial dalam memastikan RUU KUHAP yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi serta sesuai dengan perkembangan hukum nasional dan internasional. Pembaruan KUHAP ini bukan sekadar revisi, tetapi langkah strategis membangun sistem hukum pidana yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepastian hukum.

Jakarta – Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Dhahana Putra berserta jajaran, bersama Sekretaris Jenderal Nico Afinta, mendampingi Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy OS Hiariej dalam menghadiri rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Selasa (08/07). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II Paripurna Lt.1, Kompleks DPR RI, Jakarta, dan turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara.

Agenda rapat ini memfokuskan pada pembahasan awal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana. Dalam pembukaannya, pimpinan Komisi III DPR RI memberikan penjelasan terkait urgensi dan arah pembahasan RUU tersebut, sekaligus membahas pandangan Presiden terhadap rancangan regulasi penting ini.

Wamenkum Eddy OS Hiariej hadir mewakili pemerintah untuk menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR RI, yang secara simbolis diterima langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Penyerahan DIM ini menandai dimulainya proses pembahasan intensif antara pemerintah dan legislatif dalam merevisi Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini.

Menurut Habiburokhman, pembentukan panitia kerja (Panja) akan segera dilakukan guna mempercepat proses pembahasan DIM. “Panja perdana akan mulai bekerja besok, Rabu, 9 Juli,” ujarnya dalam rapat tersebut. Pembentukan Panja ini menjadi langkah strategis dalam merumuskan ketentuan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penegakan hukum modern.

Rapat ini juga mencakup pemaparan rencana kerja dan jadwal pembahasan RUU secara keseluruhan. Kedua pihak, baik dari eksekutif maupun legislatif, sepakat untuk mendorong proses pembahasan yang transparan, partisipatif, dan tepat waktu agar reformasi hukum acara pidana dapat segera terwujud.

Kehadiran DJPP sebagai unit teknis Kementerian Hukum RI menjadi kunci dalam memastikan substansi hukum yang dibahas sesuai dengan prinsip negara hukum. Diharapkan, hasil akhir dari RUU ini akan menghasilkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Hukum resmi menandatangani Naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dalam sebuah acara yang berlangsung di Graha Pengayoman, Jakarta. Penandatanganan yang dilaksanakan Senin, (23/06/2025) ini menjadi momentum penting dalam perjalanan panjang pembaruan sistem hukum acara pidana nasional, yang telah dirintis sejak tahun 2000 dan semakin mendesak pasca-berlakunya KUHP Nasional baru.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran tinggi negara, termasuk Menteri Hukum, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, serta Wakil Menteri Sekretariat Negara dan berbagai lembaga penegak hukum. Dalam sambutannya, Menteri Hukum menegaskan pentingnya RUU KUHAP sebagai pengganti KUHAP lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, sistem ketatanegaraan, dan kemajuan teknologi.

Proses penyusunan DIM RUU KUHAP dilakukan melalui kolaborasi intensif lintas lembaga dan partisipasi publik, mulai dari FGD bersama pakar hukum, hingga dialog langsung dengan mahasiswa dan masyarakat sipil. Substansi pembaruan dalam RUU ini mencakup penguatan hak asasi dalam proses peradilan, mekanisme upaya paksa yang lebih ketat, perluasan keadilan restoratif, serta penerapan sistem informasi peradilan pidana berbasis digital.

Dengan penandatanganan DIM ini, tahap pembahasan bersama DPR RI pun siap dilanjutkan. Pemerintah menyampaikan apresiasi atas keterlibatan semua pihak yang telah berkontribusi secara konstruktif. RUU KUHAP diharapkan menjadi tonggak baru dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang efisien, transparan, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat supremasi hukum dan perlindungan HAM di Indonesia.

Jakarta - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) melalui Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan terus mengakselerasi pembaruan hukum acara pidana nasional dengan menyelenggarakan Rapat Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Rabu, 4 Juni 2025. Rapat ini berlangsung secara hybrid, berlokasi di Ruang Soepomo, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum lantai 7, serta terhubung secara daring melalui video conference.

Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej. Hadir pula Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Ronald S. Lumbuun, dan tenaga ahli baik melalui luring maupun daring. Kehadiran para tokoh hukum ini menegaskan pentingnya kualitas perumusan DIM sebagai fondasi bagi pembahasan substansi hukum acara pidana yang lebih adil dan modern.

Agenda utama rapat difokuskan pada empat substansi strategis dalam RUU KUHAP, yakni Pengakuan Bersalah (plea of guilty), Deferred Prosecution Agreement (penundaan penuntutan dengan syarat), Upaya Paksa, serta Hak Tersangka dan Terdakwa. Isu-isu ini menjadi sorotan karena menyangkut keseimbangan antara efektivitas proses penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta sejalan dengan paradigma baru dalam KUHP yang akan berlaku mulai 2026.

Pembahasan tentang Pengakuan Bersalah dan Deferred Prosecution Agreement menandai kemajuan signifikan dalam adopsi mekanisme penyelesaian perkara pidana secara lebih efisien dan berorientasi pada keadilan restoratif. Di sisi lain, isu mengenai upaya paksa—seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan—diperlakukan dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan dan tetap menjamin hak-hak konstitusional warga negara dalam proses hukum.

Rapat penyusunan DIM ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya menyelaraskan hukum acara pidana dengan KUHP baru, tetapi juga menghadirkan tata hukum yang lebih progresif dan manusiawi. Dengan melibatkan para pakar dan pemangku kepentingan, proses penyusunan RUU KUHAP diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang modern, berkeadilan, dan mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum di era baru.

Jakarta - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) melalui Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan kembali menunjukkan komitmennya dalam pembaruan hukum nasional dengan menyelenggarakan webinar sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Rabu, 28 Mei 2025. Kegiatan ini dipandu oleh Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Roberia, dan berhasil menjaring antusiasme publik dengan dihadiri oleh 1.000 peserta secara daring serta ditonton lebih dari 20.000 orang melalui kanal YouTube resmi Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Webinar ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga tinggi negara dan kalangan akademisi. Di antaranya Wakil Menteri Hukum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kepala Divisi Hukum Kepolisian RI, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, serta perwakilan dari kalangan advokat. Mereka menyampaikan urgensi pengesahan RUU KUHAP sebagai instrumen hukum yang harus diberlakukan sebelum KUHP yang baru resmi berlaku pada 2 Januari 2026.

Dalam forum tersebut, dijelaskan bahwa banyak ketentuan dalam KUHAP yang lama akan kehilangan relevansi setelah KUHP yang baru berlaku. Hal ini terutama berkaitan dengan kewenangan penegak hukum, seperti penahanan, yang akan kehilangan dasar hukum jika tidak segera diselaraskan. RUU KUHAP yang baru diharapkan menjadi landasan yang sahih dan mutakhir, tidak hanya mengikuti perkembangan hukum nasional tetapi juga menjawab tantangan perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum pidana.

RUU KUHAP terbaru dirancang dengan pendekatan due process model sebagai pengganti paradigma crime control model yang selama ini menjadi karakteristik utama KUHAP lama. Perubahan ini menitikberatkan pada perlindungan hak individu terhadap potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Prinsip bahwa seseorang yang ditangkap atau ditahan belum tentu bersalah menjadi semangat utama dalam menyusun ketentuan baru ini, sekaligus menjadi tonggak penting dalam modernisasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Sebagai bagian dari proses penyusunan yang inklusif, Kementerian Hukum telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, advokat, hingga perwakilan masyarakat sipil. Pendekatan partisipatif ini dilakukan untuk memastikan bahwa RUU KUHAP yang disusun tidak hanya kuat secara yuridis, tetapi juga responsif terhadap aspirasi publik. Dengan rancangan ini, sistem hukum acara pidana Indonesia diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta sejalan dengan semangat keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif yang menjadi pijakan KUHP baru.

Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menyusul akan diberlakukannya KUHP Nasional pada Januari 2026 mendatang. Untuk merumuskan formulasi KUHAP yang terbaik, Kementerian Hukum (Kemenkum) melibatkan koalisi masyarakat sipil dalam penyusunannya.

Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, mengatakan pemerintah ingin mendengar masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk koalisi masyarakat sipil, agar KUHAP yang terbentuk benar-benar mewakili kepentingan seluruh warga Indonesia.

“Saat ini kami akan akan banyak mendengar masukan untuk mencari formulasi terbaik dari RUU KUHAP. Masukan dari teman-teman koalisi masyarakat sipil, Kementerian/Lembaga akan sangat menentukan KUHAP,” ujar pria yang dikenal dengan nama Eddy ini dalam acara Rapat Koordinasi dan Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah di Hotel JS Luwansa, Selasa (27/5/2025).

Eddy menjelaskan bahwa pemerintah ingin agar KUHAP yang baru dapat mewujudkan ‘due process of law’ yaitu proses hukum yang adil. ‘Due process of law’ akan memberikan jaminan bahwa hukum tidak ditegakkan secara semena-mena atau tanpa kepastian.

“Dalam rangka perlindungan hak asasi manusia terhadap upaya paksa, baik yang dilakukan terhadap tersangka dan terdakwa, maka perlu kita rumuskan KUHAP yang dapat menjadikan due process of law sebagai kenyataan,” ucapnya.

Dalam rapat koordinasi ini, hadir lima lembaga sebagai perwakilan dari koalisi masyarakat sipil. Mereka adalah Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP).

Perwakilan ICJR, Maidina Rahmawati, mengungkapkan bahwa koalisi masyarakat sipil menyuarakan sembilan isu krusial yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU KUHAP. Salah satunya adalah ‘judicial scrutiny’ atau pengawasan oleh pengadilan. Koalisi masyarakat sipil memandang perlunya mekanisme pengawasan oleh pengadilan dan ketersediaan forum komplain untuk pelanggaran prosedur penegakan hukum oleh aparat.

“Kami harapkan judicial scrutiny dapat masuk ke KUHAP ini agar ada pengawasan yudisial dan memperkuat checks and balances dalam sistem peradilan pidana kita,” kata Rahmawati.

Selanjutnya, koalisi masyarakat sipil juga mendukung upaya paksa berdasarkan perlindungan hak asasi manusia, yang meliputi habeas corpus, alasan yang cukup, izin pengadilan, serta tambahan bentuk upaya paksa.

Isu krusial lain yang difokuskan oleh koalisi masyarakat sipil adalah jaminan tindak lanjut laporan pidana; syarat, mekanisme, dan akuntabilitas teknik investigasi khusus; penguatan advokat; sistem hukum pembuktian; asas peradilan terbuka untuk umum dan pembatasan sidang elektronik; mekanisme penyelesaian perkara di luar persidangan; serta jaminan pemenuhan hak tersangka, saksi, dan korban.

Selain koalisi masyarakat sipil, Kemenkum turut menghadirkan pemangku kepentingan lainnya yaitu advokat, kementerian dan lembaga negara terkait, dan para tenaga ahli yang berdiskusi dalam kelompok kerja untuk menghasilkan analisis serta usulan penyempurnaan KUHAP, baik dalam aspek substansi maupun teknis penyusunan.

Adapun kegiatan rapat koordinasi ini merupakan bentuk komitmen Kemenkum terhadap pemenuhan prinsip meaningful participation dalam proses legislasi, yaitu dengan memastikan terpenuhinya tiga hak partisipasi publik: hak untuk didengar (right to be heard), hak agar pendapat dipertimbangkan (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained).

Dengan kolaborasi lintas sektor yang inklusif dan konstruktif, Kemenkum optimis RUU KUHAP dapat menghadirkan sistem hukum acara pidana yang modern, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap tahap proses peradilan.