BERITA TERPOPULER::.
BERITA TERBARU ::.
- Kabar Ditjen PP
- Sekretariat
- Dit. Perencanaan
- Dit. Perancangan
- Dit. HPP I
- Dit. HPP II
- Dit. HPP III
- Dit. PPPSI
- Dit. Litigasi
- Dit. FPPDPKD & PPPP
- Kementerian Hukum
DJPP KEMENKUM PERKUAT NASKAH AKADEMIK RUU KEAMANAN LAUT MELALUI UJI PUBLIK DI AMBON
DJPP KEMENKUM DUKUNG PEMBARUAN REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI BERSAMA KOMISI VIII DPR RI
MATANGKAN REGULASI DUNIA USAHA, DJPP KEMENKUM DAMPINGI PEMERINTAH DALAM PEMBAHASAN RUU KADIN
DJPP KAWAL PENGESAHAN RUU PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA LAINNYA DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
DJPP KEMENKUM, DPR RI, DAN BSSN PERKUAT SINERGI DALAM PEMBAHASAN RUU KEAMANAN DAN KETAHANAN SIBER
DJPP TRANSFORMASIKAN PENGELOLAAN PERENCANAAN, ANGGARAN, DAN KINERJA MELALUI SIPERANGJA
DJPP DAN JICA GANDENG AKADEMISI FH UNIVERSITAS BRAWIJAYA PERKUAT ARAH PEMBARUAN KUH PERDATA NASIONAL
DJPP DAN JICA PERKUAT PEMBARUAN HUKUM PERDATA MELALUI DISKUSI AKADEMIK DI UNIVERSITAS AIRLANGGA
RUU POLRI MASUKI TAHAP PANJA, DJPP KAWAL HARMONISASI DAN PENGUATAN REFORMASI KEPOLISIAN
TOK! PEMERINTAH DAN DPR SEPAKATI PERUBAHAN UU P2SK
DJPP KEMENKUM PERKUAT NASKAH AKADEMIK RUU KEAMANAN LAUT MELALUI UJI PUBLIK DI AMBON
DJPP KEMENKUM GELAR UJI PUBLIK NASKAH AKADEMIK RUU KEAMANAN LAUT, PERKUAT TATA KELOLA DAN PENEGAKAN HUKUM DI LAUT
DJPP SOSIALISASIKAN PEDOMAN FASILITASI PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERDA OLEH KANTOR WILAYAH
DJPP MATANGKAN PEDOMAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERDA MELALUI RAPAT FINALISASI
BANGUN PERDA BERKUALITAS DARI HULU, DJPP PERKUAT EKOSISTEM PERENCANAAN POLEGDA (PROPEMPERDA) DI JAWA TENGAH
DJPP KEMENKUM, DPR RI, DAN BSSN PERKUAT SINERGI DALAM PEMBAHASAN RUU KEAMANAN DAN KETAHANAN SIBER
DJPP PERKUAT PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERDA MELALUI UJI PETIK PEDOMAN PEMBINAAN DAN FASILITASI KANWIL
DJPP HADIRI RAKER PANSUS RUU HPI, PERKUAT PERLINDUNGAN HUKUM WNI DI KANCAH INTERNASIONAL
DJPP PERKUAT KAPASITAS PERANCANG, MANTAPKAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH
DJPP INTENSIFKAN PEMBAHASAN RUU NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA BERSAMA PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
DJPP KEMENKUM, DPR RI, DAN BSSN PERKUAT SINERGI DALAM PEMBAHASAN RUU KEAMANAN DAN KETAHANAN SIBER
DJPP KEMENKUM GAGAS PORTAL PARTISIPASI BERMAKNA SATU PINTU GUNA WUJUDKAN TRANSPARANSI LEGISLASI
TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN, DJPP KEMENKUM PERKUAT EVALUASI KINERJA MELALUI INTERNALISASI SISTEM UMPAN BALIK HARMONISASI
DJPP LANJUTKAN HARMONISASI RANCANGAN PERPRES PELAKSANAAN UU PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DPR RI SAHKAN RUU PENGELOLAAN RUANG UDARA, PEMERINTAH SAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR
DJPP KEMENKUM GAGAS PORTAL PARTISIPASI BERMAKNA SATU PINTU GUNA WUJUDKAN TRANSPARANSI LEGISLASI
WUJUDKAN BIROKRASI BERINTEGRITAS, DJPP KEMENKUM MANTAPKAN HARMONISASI REGULASI KODE ETIK ASN BPJPH
PERKOKOH TATA KELOLA ORGANISASI, DJPP KEMENKUM PERTAJAM HARMONISASI REGULASI PROSES BISNIS KEMENDESA PDT
DJPP LANJUTKAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BPJPH TENTANG PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI HALAL
TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN, DJPP KEMENKUM PERKUAT EVALUASI KINERJA MELALUI INTERNALISASI SISTEM UMPAN BALIK HARMONISASI
PERCEPAT LAYANAN TERINTEGRASI, DJPP KEMENKUM GELAR RAPAT PERSIAPAN GO LIVE SATU SIKLUS PENGESAHAN, PENGUMUMAN, DAN PENCETAKAN
OPTIMALKAN TATA KELOLA ENERGI, DJPP KEMENKUM SELARASKAN REGULASI BARU PENGUSAHAAN DAN HARGA GAS B
DJPP KEMENKUM MANTAPKAN HARMONISASI REGULASI PENGUSAHAAN DAN HARGA GAS BUMI NASIONAL
DJPP KEMENKUM GAGAS PORTAL PARTISIPASI BERMAKNA SATU PINTU GUNA WUJUDKAN TRANSPARANSI LEGISLASI
TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN, DJPP KEMENKUM PERKUAT EVALUASI KINERJA MELALUI INTERNALISASI SISTEM UMPAN BALIK HARMONISASI
DJPP PERKUAT TRANSFORMASI LAYANAN PENGUMUMAN PERSEROAN DAN YAYASAN MELALUI INTEGRASI SABH
DASHBOARD E-PENGUNDANGAN DIPERBARUI, LAYANAN PENGUNDANGAN KINI LEBIH TRANSPARAN DAN TERPANTAU REAL-TIME
DJPP SOSIALISASIKAN TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DAN YAYASAN DALAM BNRI/TBNRI
DJPP DAN KEMENTERIAN KEUANGAN BAHAS PENGUATAN SISTEM AI UNTUK TRANSFORMASI DIGITAL REGULASI NASIONAL
DJPP KEMENKUM KAJI IMPLEMENTASI KECERDASAN BUATAN UNTUK PERENCANAAN REGULASI
DJPP KEMENKUM KAWAL SIDANG MK, PEMERINTAH TEGASKAN KUHAP BARU JAMIN INDEPENDENSI PERADILAN DAN AKSES KEADILAN BAGI SELURUH MASYARAKAT
DJPP KEMENKUM KAWAL SIDANG MK, PEMERINTAH DAN DPR TEGASKAN FLEKSIBILITAS PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
PEMERINTAH DAN DPR TEGASKAN PENJELASAN PASAL 603 KUHP TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL BPK DALAM SIDANG MK PERKARA NOMOR 107/PUU-XXIV/2026
DJPP HADIRI SIDANG MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENGUJIAN UU GURU DAN DOSEN MENGENAI KESEJAHTERAAN DOSEN
DJPP HADIRI SIDANG MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENGUJIAN UU KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
DJPP KEMENKUM PERTAJAM KUALITAS PERATURAN MELALUI BIMTEK PILIHAN KATA DALAM PENORMAAN
TINGKATKAN KAPASITAS PERANCANG, DJPP KUPAS TUNTAS POLEMIK MEKANISME "DISTRIBUSI II" DALAM PERBAIKAN REGULASI
DJPP PERKUAT SINERGI PUSAT DAN DAERAH UNTUK WUJUDKAN REGULASI BERKUALITAS
DJPP PERKAYA PERSPEKTIF PERANCANG MELALUI STUDI PERBANDINGAN PERATURAN JEPANG DAN INDONESIA
DJPP TINGKATKAN KUALITAS REGULASI NASIONAL MELALUI FORUM PENDALAMAN MATERI PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN EDISI KE-12
-
GI Tourism Buka Peluang Kolaborasi Lintas Kementerian untuk Kembangkan Dieng
Wonosobo – Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengakselerasi pengembangan Geographical Indication (GI) Tourism di kawasan Dieng, Jawa Tengah, melalui kolaborasi lintas kementerian.
... -
GI Tourism Dieng: Strategi Kemenkum Tumbuhkan Ekonomi, Lestarikan Budaya, dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Wonosobo - Indikasi Geografis atau Geographical Indication (GI) Tourism Dieng adalah langkah awal dari perjalanan yang lebih besar. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas ingin menjadikan
... -
Menkum Luncurkan GI Tourism, Integrasikan KI dan Pariwisata di Dieng
Wonosobo – Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mendorong
...
DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
Telepon/Fax : (021) 5264517
Email : ditjenpp@kemenkum.go.id






























