Jakarta – Guna mewujudkan layanan publik yang lebih efektif dan efisien, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum tengah mengebut persiapan Kick-Off Meeting Go Live Satu Siklus Layanan Pengesahan, Pengumuman, dan Pencetakan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI). Sebagai langkah konkret, DJPP menyelenggarakan rapat koordinasi lintas unit kerja dan instansi yang bertempat di Ruang Rapat Selasar Lantai Dasar Gedung Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Kamis (12/11/2026).
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, dan turut dihadiri oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III, Unan Pribadi, serta Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), B. Sigit Yanuar Gunarto. Agenda utama difokuskan pada penyelarasan proses bisnis, sistem dan infrastruktur teknologi informasi, serta dukungan teknis operasional jelang peluncuran layanan terintegrasi ini.
Dalam arahannya, Dirjen PP menegaskan bahwa ke depan, layanan pengesahan, pengumuman, dan pencetakan BNRI/TBNRI akan berjalan dalam satu ekosistem yang terintegrasi penuh. Persiapan Go Live ini bertumpu pada tiga tahapan utama: integrasi sistem tiga layanan, penetapan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) terkait deregulasi BN/TBNRI, dan pelaksanaan Go Live itu sendiri. Terkait instrumen hukum, revisi atas Permenkum Nomor 14 Tahun 2026 telah rampung diharmonisasikan dan saat ini tengah menunggu proses penetapan oleh Menteri Hukum.
Dari sisi kesiapan infrastruktur, Perum PNRI melaporkan bahwa proses uji coba sistem terintegrasi telah berjalan lancar dengan tingkat kesiapan mencapai 99 persen, dengan sedikit penyesuaian teknis tersisa terkait penggunaan kertas F4. PNRI juga berkomitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif selama tiga bulan pasca-Go Live, serta memastikan keamanan penyimpanan arsip baik secara fisik maupun digital.
Dalam forum ini, disepakati pula pentingnya penyelesaian beberapa kendala teknis pada proses pengiriman data dari Ditjen AHU sebagai pintu masuk pertama layanan. Guna menindaklanjuti hal tersebut, rapat evaluasi lanjutan terkait kesiapan sistem, instrumen hukum, dan pelaksanaan teknis akan kembali dijadwalkan pada pekan depan. Lebih lanjut, segera setelah regulasi ditetapkan, Kementerian Hukum akan menyusun kerangka waktu (timeline) sosialisasi kepada para Notaris serta mempersiapkan seremonial penandatanganan peluncuran bersama antara Kementerian Hukum dan Perum PNRI.
