Jakarta – Kolaborasi lintas lembaga terus diperkuat oleh Kementerian Hukum demi menciptakan regulasi pelindungan siber yang tangguh. Bertempat di Graha Pengayoman pada Kamis (12/11/2026), dengan agenda rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Forum penting ini dikomandoi secara langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dengan kehadiran tokoh kunci dari legislatif yakni perwakilan Komisi I DPR RI, Utut Ardianto, serta perwakilan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi.
Langkah strategis ini diambil sebagai eksekusi lanjutan dari Surat Presiden Nomor R07/Pres/02/2026 yang terbit pada awal tahun, tepatnya 9 Februari 2026. Pada kesempatan tersebut, perwakilan pemerintah merincikan status terkini dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah melalui proses penyaringan internal.
Beberapa isu krusial yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RUU KKS diantaranya perumusan mekanisme audit teknis serta ketentuan pengecualian khusus. Pengecualian tersebut dirancang secara hati-hati agar tidak mengganggu penyelenggaraan fungsi intelijen, operasi penegakan hukum, maupun sektor pertahanan dan keamanan negara. Kebijakan afirmasi ini dianggap vital untuk menjamin kerahasiaan sekaligus melindungi berbagai aset informasi, teknologi, serta kemampuan operasional yang menopang stabilitas dan kepentingan strategis nasional.
Tidak hanya berkutat pada pengawasan teknis, rapat juga membedah sinkronisasi ancaman pidana di dalam Bab XI RUU KKS guna mencegah terjadinya tumpang tindih dengan aturan yang sudah berlaku. Acuan utamanya bersandar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan revisi terakhir UU ITE (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024), terutama saat merumuskan delik pidana bagi pihak yang melumpuhkan atau merusak Infrastruktur Informasi Kritikal (IIK). Kesepakatan lain yang dicapai adalah penyesuaian istilah "sertifikat elektronik" menjadi "sertifikat digital", sebuah langkah harmonisasi agar selaras dengan konstruksi Undang-Undang Satu Data Indonesia.
Mewakili perspektif ketahanan nasional, BSSN menggarisbawahi bahwa payung hukum ini memiliki urgensi ganda. Pengesahan RUU KKS bukan sekadar instrumen pelindungan infrastruktur dan masyarakat dari ancaman dunia maya, melainkan juga kunci penting dalam memberikan kepastian hukum yang mampu merangsang pertumbuhan ekosistem bisnis serta investasi digital di Tanah Air. Pada akhirnya, kesamaan visi antara unsur eksekutif dan legislatif dalam rapat ini diyakini akan mengakselerasi proses pengesahan regulasi, demi menegakkan kedaulatan digital Indonesia seutuhnya.
