- ASEP N. MULYANA TEKANKAN PENTINGNYA PEMAHAMAN HUKUM BAGI JAKSA, ROBERIA JADI NARASUMBER UTAMA
- BAHAS ISU PENDING, RAPAT HARMONISASI RPP DESA DIGELAR VIRTUAL DIPIMPIN DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN
- DIREKTORAT HARMONISASI GELAR RAPAT PLENO PENGHARMONISASIAN PERATURAN KEARSIPAN DAN NASKAH DINAS
- DIREKTORAT HPP I HADIRI RAPAT PEMBAHASAN TUNJANGAN KINERJA BARU KEMENPORA
- DITJEN PP ADAKAN RAPAT PLENO BAHAS RPERPRES KEPATUHAN HUKUM: MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI ERA DIGITAL
- DITJEN PP DAN KEMENKEU BAHAS IMPLIKASI PUTUSAN MA ATAS UJI MATERIIL PERPRES 53 TAHUN 2023
- DITJEN PP DUKUNG AKSELERASI RUU DAERAH KEPULAUAN, DEMI KEDAULATAN MARITIM INDONESIA
- DITJEN PP GELAR RAPAT HARMONISASI RPP PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL
- DITJEN PP GELAR RAPAT PLENO HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
- DITJEN PP GELAR RAPAT PLENO HARMONISASI RPP PENYELENGGARAAN IPTEK
- DITJEN PP HADIRI PEMBAHASAN DIM 25 RUU KAB/KOTA
- DITJEN PP HADIRI RAPAT KERJA PEMBAHASAN RUU WANTIMPRES DAN RUU KEMENTERIAN NEGARA
- DITJEN PP HADIRI RAPAT KONFIRMASI TEMUAN SISTEMIK OMBUDSMAN SECARA VIRTUAL
- DJPP BAHAS REVISI ATURAN JABATAN NOTARIS, RESPONS PUTUSAN MK DAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR KEMENTERIAN
- DJPP KAWAL PEMBAHASAN RUU KEAMANAN DAN KETAHANAN SIBER BERSAMA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TERKAIT
- DORONG PARIWISATA BERKELANJUTAN, PEMERINTAH BAHAS RENCANA INDUK LABUAN BAJO DAN WAKATOBI
- DPR RI SAHKAN RUU KERJA SAMA PERTAHANAN DENGAN LIMA NEGARA DAN 79 UU KABUPATEN/KOTA DALAM RAPAT PARIPURNA
- FGD BAHAS REVISI POLA KERJA SAMA BUM DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024
- FGD DARING STUDI RIVIU PERPRES PETA JALAN JAMINAN SOSIAL, PEMERINTAH FOKUS PADA EFEKTIVITAS DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI
- FGD PENDALAMAN & FINALISASI RUU RPJPN TAHUN 2025-2045
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
