-
ASEP N. MULYANA TEKANKAN PENTINGNYA PEMAHAMAN HUKUM BAGI JAKSA, ROBERIA JADI NARASUMBER UTAMA
-
BAHAS ISU PENDING, RAPAT HARMONISASI RPP DESA DIGELAR VIRTUAL DIPIMPIN DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN
-
DIREKTORAT HARMONISASI GELAR RAPAT PLENO PENGHARMONISASIAN PERATURAN KEARSIPAN DAN NASKAH DINAS
-
DIREKTORAT HPP I HADIRI RAPAT PEMBAHASAN TUNJANGAN KINERJA BARU KEMENPORA
-
DITJEN PP ADAKAN RAPAT PLENO BAHAS RPERPRES KEPATUHAN HUKUM: MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI ERA DIGITAL
-
DITJEN PP DAN KEMENKEU BAHAS IMPLIKASI PUTUSAN MA ATAS UJI MATERIIL PERPRES 53 TAHUN 2023
-
DITJEN PP DUKUNG AKSELERASI RUU DAERAH KEPULAUAN, DEMI KEDAULATAN MARITIM INDONESIA
-
DITJEN PP GELAR RAPAT HARMONISASI RPP PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL
-
DITJEN PP GELAR RAPAT PLENO HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
-
DITJEN PP GELAR RAPAT PLENO HARMONISASI RPP PENYELENGGARAAN IPTEK
-
DITJEN PP HADIRI PEMBAHASAN DIM 25 RUU KAB/KOTA
-
DITJEN PP HADIRI RAPAT KERJA PEMBAHASAN RUU WANTIMPRES DAN RUU KEMENTERIAN NEGARA
-
DITJEN PP HADIRI RAPAT KONFIRMASI TEMUAN SISTEMIK OMBUDSMAN SECARA VIRTUAL
-
DJPP BAHAS REVISI ATURAN JABATAN NOTARIS, RESPONS PUTUSAN MK DAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR KEMENTERIAN
-
DJPP KAWAL PEMBAHASAN RUU KEAMANAN DAN KETAHANAN SIBER BERSAMA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TERKAIT
-
DORONG PARIWISATA BERKELANJUTAN, PEMERINTAH BAHAS RENCANA INDUK LABUAN BAJO DAN WAKATOBI
-
DPR RI SAHKAN RUU KERJA SAMA PERTAHANAN DENGAN LIMA NEGARA DAN 79 UU KABUPATEN/KOTA DALAM RAPAT PARIPURNA
-
DPR RI SAHKAN RUU PENGELOLAAN RUANG UDARA, PEMERINTAH SAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR
-
FGD BAHAS REVISI POLA KERJA SAMA BUM DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024
-
FGD DARING STUDI RIVIU PERPRES PETA JALAN JAMINAN SOSIAL, PEMERINTAH FOKUS PADA EFEKTIVITAS DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
