-
PEMBAHASAN LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG RANCANGAN KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
-
PEMBAHASAN MEKANISME PENGGUNAAN MILITARY TRAINING AREA RI-SINGAPURA
-
PEMBAHASAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA
-
PEMBAHASAN RANCANGAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2025
-
PEMBAHASAN RPERMENDAGRI TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN BUMD AIR MINUM
-
PEMBAHASAN RPERPRES TENTANG PENGUATAN PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN
-
PEMBAHASAN RPERPRES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 63 TAHUN 2022
-
PEMBAHASAN RUU PERUBAHAN UU DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN: PEMERINTAH & DPR SEPAKAT LANJUTKAN PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN
-
PEMBAHASAN TEKNIS PENYUSUNAN RPERMENDAGRI TENTANG POSYANDU
-
PEMERINTAH BAHAS DIM UNTUK 27 RUU, PERKUAT OTONOMI DAERAH DI SULAWESI
-
PEMERINTAH PERKUAT PERLINDUNGAN ANAK DI ERA DIGITAL: RAPAT PLENO HARMONISASI RPP DISELENGGARAKAN
-
PEMERINTAH RAPAT BAHAS PERUBAHAN PERPRES NOMOR 63 TAHUN 2023, PERTAJAM RENCANA INDUK IKN
-
PEMERINTAH RAPATKAN PLENO HARMONISASI PEMBENTUKAN PENGADILAN MILITER BARU DI INDONESIA
-
PEMERINTAH SEMAKIN DEKAT PADA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA YANG INTEGRATIF DAN TRANSPARAN
-
PEMERINTAH SEMAKIN MATANGKAN RENCANA INDUK IPTEK UNTUK INDONESIA MAJU
-
PEMERINTAH SEPAKATI PERUBAHAN PERPRES SAMSAT UNTUK AKOMODASI PAJAK DAERAH BARU
-
PEMERINTAH TINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN DORONG BIROKRASI LEBIH RESPONSIF DENGAN PERKUAT SAKP
-
PENDAPAT MINI FRAKSI TERHADAP 79 RUU KABUPATEN/KOTA, DITJEN PP FOKUS PERKUAT OTONOMI DAERAH
-
PENGUATAN HARMONISASI REGULASI: DITJEN PP GELAR RAPAT KOORDINASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
PENGUATAN REGULASI DIGITAL: PEMERINTAH HARMONISASI ATURAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM ELEKTRONIK
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
