- PEMBAHASAN MEKANISME PENGGUNAAN MILITARY TRAINING AREA RI-SINGAPURA
- PEMBAHASAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA
- PEMBAHASAN RANCANGAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2025
- PEMBAHASAN RPERMENDAGRI TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN BUMD AIR MINUM
- PEMBAHASAN RPERPRES TENTANG PENGUATAN PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN
- PEMBAHASAN RPERPRES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 63 TAHUN 2022
- PEMBAHASAN RUU PERUBAHAN UU DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN: PEMERINTAH & DPR SEPAKAT LANJUTKAN PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN
- PEMBAHASAN TEKNIS PENYUSUNAN RPERMENDAGRI TENTANG POSYANDU
- PEMERINTAH BAHAS DIM UNTUK 27 RUU, PERKUAT OTONOMI DAERAH DI SULAWESI
- PEMERINTAH PERKUAT PERLINDUNGAN ANAK DI ERA DIGITAL: RAPAT PLENO HARMONISASI RPP DISELENGGARAKAN
- PEMERINTAH RAPAT BAHAS PERUBAHAN PERPRES NOMOR 63 TAHUN 2023, PERTAJAM RENCANA INDUK IKN
- PEMERINTAH RAPATKAN PLENO HARMONISASI PEMBENTUKAN PENGADILAN MILITER BARU DI INDONESIA
- PEMERINTAH SEMAKIN DEKAT PADA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA YANG INTEGRATIF DAN TRANSPARAN
- PEMERINTAH SEMAKIN MATANGKAN RENCANA INDUK IPTEK UNTUK INDONESIA MAJU
- PEMERINTAH SEPAKATI PERUBAHAN PERPRES SAMSAT UNTUK AKOMODASI PAJAK DAERAH BARU
- PEMERINTAH TINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN DORONG BIROKRASI LEBIH RESPONSIF DENGAN PERKUAT SAKP
- PENDAPAT MINI FRAKSI TERHADAP 79 RUU KABUPATEN/KOTA, DITJEN PP FOKUS PERKUAT OTONOMI DAERAH
- PENGUATAN HARMONISASI REGULASI: DITJEN PP GELAR RAPAT KOORDINASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- PENGUATAN REGULASI DIGITAL: PEMERINTAH HARMONISASI ATURAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM ELEKTRONIK
- PENTINGNYA PELINDUNGAN ANAK DALAM ERA DIGITAL: PEMERINTAH RANCANG PERATURAN PEMERINTAH BARU
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
