Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I menyelenggarakan Rapat Tim Kecil Harmonisasi untuk membahas Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) pada hari Selasa (30/07/2024). Langkah ini merupakan salah satu upaya konkrit pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan.
Rapat yang dipimpin oleh Ratih Febriana, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, ini digelar secara virtual dan merupakan tindak lanjut dari rapat harmonisasi sebelumnya yang diadakan pada tanggal 17 Juli 2024. Rapat ini dihadiri oleh berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
SAKP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk pengelolaan kinerja pemerintah yang meliputi: perencanaan kinerja; pengendalian pelaksanaan kinerja; dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja pemerintah. Sistem ini juga akan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi kinerja.
Dengan adanya sistem akuntabilitas kinerja yang jelas, diharapkan setiap entitas pemerintahan dapat berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan-tujuan nasional.
