- ATURAN BARU PENERAPAN P3B DISIAPKAN UNTUK PERKUAT KEPASTIAN PERPAJAKAN INTERNASIONAL
- DJPP DORONG PENYEMPURNAAN REGULASI PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2026
- DJPP GELAR RAPAT PLENO HARMONISASI RPP PERUBAHAN ATAS PP 55/2022 BIDANG PAJAK PENGHASILAN
- INSENTIF PPN DITANGGUNG PEMERINTAH DIPERPANJANG HINGGA 2026, BERLAKU UNTUK RUMAH BARU MAKSIMAL RP5 MILIAR
- PEMBARUAN KEBIJAKAN: PEMERINTAH BAHAS PENCABUTAN ATURAN STANDAR KOMPETENSI DAN URAIAN JABATAN
- RAPAT PLENO BAHAS PENGUATAN KERANGKA HUKUM PINJAMAN DAERAH
- RAPAT PLENO VIRTUAL BAHAS TARIF LAYANAN RSU ADHYAKSA KEJAKSAAN AGUNG
- REGULASI BARU UNTUK DISPENSASI IMPOR BARANG MODAL TAK BARU, DJPP BAHAS BERSAMA KEMENPERIN
- ATASI TANTANGAN ERA DIGITAL, PEMERINTAH BAHAS PERATURAN PELAKSANAAN UU PDP
- ATUR TARIF NOL RUPIAH, PEMERINTAH BAHAS HARMONISASI PERATURAN PNBP LPP TVRI
- BAHAS TATA KELOLA DANA KERJA SAMA INTERNASIONAL, DJPP GELAR RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PMK
- BAHAS TATA KELOLA DANA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL, DJPP GELAR RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PMK
- DITJEN PP GELAR RAPAT HARMONISASI RPMK TENTANG KAWASAN BERIKAT
- DITJEN PP GELAR RAPAT PLENO HARMONISASI RPP JENIS DAN TARIF PNBP DI BRIN
- DJPP BAHAS HARMONISASI RANCANGAN PMK TENTANG STANDAR STRUKTUR BIAYA
- DJPP BAHAS HARMONISASI RPMK EFISIENSI BELANJA NEGARA: DUKUNG FISKAL YANG SEHAT DAN PRIORITAS NASIONAL
- DJPP BAHAS HARMONISASI RPMK PPN ATAS PENYERAHAN BARANG MELALUI LELANG
- DJPP BAHAS RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
- DJPP DORONG PENYELARASAN REGULASI KPBU UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
- DJPP DUKUNG PENGUATAN SISTEM MERIT MELALUI HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MANAJEMEN TALENTA KEMENTERIAN KEUANGAN






