-
PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA DIBAHAS DALAM RAPAT HARMONISASI DITJEN PP
-
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN DIBAHAS
-
PENGUATAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN, RANCANGAN PMK TARIF BLU BPDP DIBAHAS
-
PENGUATAN REGULASI PAJAK EMAS: DJPP HARMONISASI RANCANGAN PMK BARU
-
PENYELARASAN REGULASI PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PROGRAM JAMINAN APARATUR NEGARA
-
PENYEMPURNAAN REGULASI PNBP BPK DIBAHAS BERSAMA, DJPP FASILITASI PROSES HARMONISASI
-
PERBAIKI SKEMA INSENTIF, DJPP GELAR HARMONISASI RPP PERPAJAKAN HULU MIGAS
-
PERKUAT DASAR HUKUM PNBP, DJPP BAHAS RANCANGAN ATURAN UNTUK LKPP
-
PERKUAT EKOSISTEM PERPAJAKAN NASIONAL, DJPP GELAR RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN KONSULTAN PAJAK
-
PERKUAT INTEGRITAS, RANCANGAN PERUBAHAN KEDUA PERMENDAG LHKPN DIHARMONISASI
-
PERKUAT KEPASTIAN HUKUM CUKAI, DJPP BAHAS RANCANGAN PMK TENTANG PENIMBUNAN DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI
-
PERKUAT KETAHANAN PANGAN NASIONAL, DJPP HARMONISASI ATURAN BARU SUBSIDI PUPUK BERBASIS NILAI KOMERSIAL
-
PERKUAT KOLABORASI ANTAR KEMENTERIAN, DJPP GELAR RAPAT HARMONISASI DATA SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL SECARA VIRTUAL
-
PERKUAT TATA KELOLA BLU, DJPP GELAR RAPAT PLENO HARMONISASI PMK SECARA VIRTUAL
-
PERKUAT TATA KELOLA FISKAL DAERAH, DJPP HARMONISASI RANCANGAN PMK PENGELOLAAN DBH DAN DAU
-
PERMUDAH IMPOR BARANG HIBAH, DJPP GELAR RAPAT PLENO BAHAS FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI
-
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH 2025: FONDASI BARU PEMERATAAN PENDANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK
-
PLENO HARMONISASI BEA MASUK ANTIDUMPING BOPET: PEMERINTAH TEGASKAN KOMITMEN PERDAGANGAN ADIL
-
PLENO PENGHARMONISASIAN RENSTRA BAPPENAS 2025–2029: MENYATUKAN LANGKAH PEMBANGUNAN NASIONAL
-
RANCANGAN PMK FASILITAS KEPABEANAN ATAS HIBAH DIBAHAS DALAM RAPAT HARMONISASI DJPP





