-
PEMERINTAH PERCEPAT ARUS BARANG EKSPOR-IMPOR MELALUI HARMONISASI REGULASI ANGKUT TERUS DAN ANGKUT LANJUT
-
PEMERINTAH PERKUAT JAMINAN KESEJAHTERAAN PENSIUNAN MELALUI HARMONISASI REGULASI PENYESUAIAN PENSIUN EKS PNS PT KAI
-
PEMERINTAH PERKUAT KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH MELALUI HARMONISASI RPMK UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN PASCABENCANA ALAM DI ACEH, SUMATERA UTARA, DAN SUMATERA BARAT
-
PEMERINTAH PERKUAT KERJA SAMA MULTILATERAL MELALUI HARMONISASI REGULASI PENAMBAHAN INVESTASI PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
-
PEMERINTAH PERKUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI HARMONISASI REGULASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
-
PEMERINTAH PERKUAT PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA MELALUI HARMONISASI REGULASI JAMINAN PEMERINTAH
-
PEMERINTAH PERKUAT REGULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK VOLATIL UNTUK OPTIMALISASI PENDAPATAN NEGARA
-
PEMERINTAH PERKUAT SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MELALUI HARMONISASI REGULASI TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
-
PEMERINTAH PERKUAT TATA KELOLA INDUSTRI MANAJER INVESTASI MELALUI HARMONISASI REGULASI OTORITAS JASA KEUANGAN
-
PEMERINTAH PERKUAT TATA KELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI HARMONISASI REGULASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
-
PEMERINTAH PERKUAT TATA KELOLA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MELALUI HARMONISASI REGULASI BARU
-
PEMERINTAH PERKUAT TATA KELOLA PROGRAM PENSIUN MELALUI HARMONISASI RPP PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS TERKAIT KEUANGAN NEGARA
-
PEMERINTAH RANCANG KEMUDAHAN IMPOR BARANG HIBAH UNTUK SOSIAL DAN BENCANA ALAM
-
PEMERINTAH REVISI ATURAN PINJAMAN DALAM NEGERI UNTUK DUKUNG PERTAHANAN NASIONAL
-
PEMERINTAH SEMPURNAKAN REGULASI KPBU UNTUK PERKUAT PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
-
PEMERINTAH SEMPURNAKAN REGULASI PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA UNTUK OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET
-
PEMERINTAH SIAPKAN BMTP UNTUK TEKAN LONJAKAN IMPOR KAIN TENUNAN DARI KAPAS
-
PEMERINTAH SIAPKAN INSENTIF PPN TAMBAHAN UNTUK RUMAH TAPAK DAN RUSUN DI 2025, BAHAS TUNTAS DALAM RAPAT HARMONISASI DJPP
-
PEMERINTAH SUSUN REGULASI TARIF LAYANAN BLU BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
-
PEMERINTAH TINGKATKAN AKSES LAYANAN PUBLIK MELALUI HARMONISASI REGULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
