Jakarta — Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) melalui Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III (HPP III) menyelenggarakan Rapat Lanjutan Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Rabu (01/04/2026).
Rapat yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III, Unan Pribadi. Hadir dalam rapat ini perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta para pejabat fungsional dan pelaksana dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Tim Kerja Harmonisasi Bidang PPN dan Fiskal.
Rapat ini merupakan kelanjutan dari serangkaian pembahasan yang telah dilaksanakan pada 7 November 2025, 2 Desember 2025, 18 Desember 2025, dan 25 Februari 2026. Rancangan regulasi ini disusun untuk memperkuat kerangka hukum pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia sesuai dengan komitmen global yang telah disepakati.
Melalui rapat ini, dilakukan pembahasan dan penyelarasan norma guna memastikan regulasi yang disusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta responsif terhadap agenda pembangunan berkelanjutan nasional dan global. Harmonisasi ini menjadi upaya pemerintah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam seluruh aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.
Dengan adanya harmonisasi ini, diharapkan kebijakan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam implementasi SDGs, meningkatkan akuntabilitas pencapaian target pembangunan berkelanjutan, serta mendorong transformasi pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan ramah lingkungan untuk mewujudkan Indonesia yang berkelanjutan dan sejahtera bagi generasi mendatang.
