-
PEMERINTAH BAHAS HARMONISASI ATURAN PPN UNTUK BEKAL OPERASI MILITER DAN BARANG STRATEGIS
-
PEMERINTAH BAHAS PENYEMPURNAAN ATURAN BATAS DEFISIT DAERAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2026
-
PEMERINTAH BAHAS REGULASI BARU TERKAIT KEPABEANAN ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN
-
PEMERINTAH GELAR RAPAT PLENO HARMONISASI RPP PELAKSANAAN APBN DORONG TATA KELOLA ANGGARAN MODERN DAN AKUNTABEL
-
PEMERINTAH HARMONISASI TIGA RPERPRES RTR KSN UNTUK KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
-
PEMERINTAH MANTAPKAN RANCANGAN RKP 2026 LEWAT RAPAT HARMONISASI LINTAS KEMENTERIAN
-
PEMERINTAH MATANGKAN ATURAN PAJAK KRIPTO, DJPP GELAR RAPAT LANJUTAN HARMONISASI
-
PEMERINTAH MATANGKAN ATURAN SUBSIDI BUNGA UNTUK INDUSTRI PADAT KARYA
-
PEMERINTAH MATANGKAN INSENTIF PPN TIKET PESAWAT EKONOMI JELANG IDULFITRI 1447 H
-
PEMERINTAH MATANGKAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 LEWAT RAPAT PLENO HARMONISASI PERPRES
-
PEMERINTAH MATANGKAN RPMK TARIF LAYANAN BLU BALAI KESEHATAN PENERBANGAN KEMENHUB
-
PEMERINTAH OPTIMALKAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI HARMONISASI REGULASI TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK
-
PEMERINTAH PERCEPAT ARUS BARANG EKSPOR-IMPOR MELALUI HARMONISASI REGULASI ANGKUT TERUS DAN ANGKUT LANJUT
-
PEMERINTAH PERKUAT JAMINAN KESEJAHTERAAN PENSIUNAN MELALUI HARMONISASI REGULASI PENYESUAIAN PENSIUN EKS PNS PT KAI
-
PEMERINTAH PERKUAT KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH MELALUI HARMONISASI RPMK UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN PASCABENCANA ALAM DI ACEH, SUMATERA UTARA, DAN SUMATERA BARAT
-
PEMERINTAH PERKUAT KERJA SAMA MULTILATERAL MELALUI HARMONISASI REGULASI PENAMBAHAN INVESTASI PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
-
PEMERINTAH PERKUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI HARMONISASI REGULASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
-
PEMERINTAH PERKUAT PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA MELALUI HARMONISASI REGULASI JAMINAN PEMERINTAH
-
PEMERINTAH PERKUAT REGULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK VOLATIL UNTUK OPTIMALISASI PENDAPATAN NEGARA
-
PEMERINTAH PERKUAT SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MELALUI HARMONISASI REGULASI TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA





