-
DORONG PARIWISATA DAN JAGA DAYA BELI, DJPP GELAR RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PPN TIKET PESAWAT KELAS EKONOMI
-
DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, DJPP GELAR RAPAT HARMONISASI ATURAN PINJAMAN DAERAH
-
DORONG REGULASI ANTI-DUMPING, DITJEN PP IKUT BAHAS RPP TPTATI
-
DUKUNG KEPASTIAN HUKUM, DJPP BAHAS ATURAN BARU TENTANG KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN
-
ESDM DUKUNG PENGUATAN MODAL PT PERTAMINA LEWAT PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
-
FOKUS KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARA LELANG, RANCANGAN PERUBAHAN PMK 11 TAHUN 2025 TERKAIT NILAI LAIN PPN DISUSUN
-
HARMONISASI ATURAN IZIN KERJA PETUGAS RADIASI, JAMIN KESELAMATAN PEMANFAATAN NUKLIR
-
HARMONISASI ATURAN KOMPETENSI TEKNIS PEJABAT PERBENDAHARAAN PERKUAT TATA KELOLA APBN
-
HARMONISASI ATURAN PAJAK DUKUNG PENGUATAN STIMULUS EKONOMI TAHUN 2026
-
HARMONISASI ATURAN PAJAK UNTUK ASET KRIPTO: PEMERINTAH BAHAS PMK BARU TERKAIT PPN DAN PPH
-
HARMONISASI ATURAN PPN DTP DUKUNG PENANGANAN BENCANA SUMATERA
-
HARMONISASI DUA RPERPRES TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
-
HARMONISASI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUMBER AIR DISELENGGARAKAN SECARA VIRTUAL
-
HARMONISASI PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG DIGELAR SECARA DARING
-
HARMONISASI PERATURAN: PEMERINTAH TINJAU ULANG PMK PPH 21 TAHUN 2025
-
HARMONISASI PERUBAHAN PERPRES PERIZINAN MINERBA, DITJEN PP DORONG REGULASI YANG LEBIH TERARAH DAN IMPLEMENTATIF
-
HARMONISASI PMK 237/2022: PERKUAT PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM CUKAI
-
HARMONISASI PMK INSENTIF PAJAK, PEMERINTAH JAGA KEPASTIAN FASILITAS BAGI INDUSTRI PIONIR
-
HARMONISASI PNBP KEMENHUB, PEMERINTAH BAHAS PENYESUAIAN TARIF DAN JENIS LAYANAN TRANSPORTASI
-
HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BKPM TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DAN JADWAL RETENSI ARSIP PERKUAT TATA KELOLA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
