- ESDM DUKUNG PENGUATAN MODAL PT PERTAMINA LEWAT PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
- FOKUS KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARA LELANG, RANCANGAN PERUBAHAN PMK 11 TAHUN 2025 TERKAIT NILAI LAIN PPN DISUSUN
- HARMONISASI ATURAN IZIN KERJA PETUGAS RADIASI, JAMIN KESELAMATAN PEMANFAATAN NUKLIR
- HARMONISASI ATURAN PAJAK DUKUNG PENGUATAN STIMULUS EKONOMI TAHUN 2026
- HARMONISASI ATURAN PAJAK UNTUK ASET KRIPTO: PEMERINTAH BAHAS PMK BARU TERKAIT PPN DAN PPH
- HARMONISASI DUA RPERPRES TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
- HARMONISASI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUMBER AIR DISELENGGARAKAN SECARA VIRTUAL
- HARMONISASI PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG DIGELAR SECARA DARING
- HARMONISASI PERATURAN: PEMERINTAH TINJAU ULANG PMK PPH 21 TAHUN 2025
- HARMONISASI PMK 237/2022: PERKUAT PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM CUKAI
- HARMONISASI PMK INSENTIF PAJAK, PEMERINTAH JAGA KEPASTIAN FASILITAS BAGI INDUSTRI PIONIR
- HARMONISASI PNBP KEMENHUB, PEMERINTAH BAHAS PENYESUAIAN TARIF DAN JENIS LAYANAN TRANSPORTASI
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN UNTUK MENINGKATKAN SEKTOR PERKEBUNAN INDONESIA
- HARMONISASI RANCANGAN PMK DANA KOMPENSASI, DORONG PERBAIKAN TATA KELOLA SUBSIDI ENERGI
- HARMONISASI RANCANGAN PMK SBSN VALAS: LANGKAH DJPP PERKUAT TATA KELOLA KEUANGAN SYARIAH
- HARMONISASI REGULASI AKSES INFORMASI KEUANGAN DIDORONG UNTUK TINGKATKAN PENGAWASAN PAJAK
- HARMONISASI REGULASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
- HARMONISASI REGULASI PENYALURAN DANA ATAS PENGELUARAN NEGARA SETELAH WAKTU OPERASIONAL SISTEM PERBANKAN
- HARMONISASI REGULASI PSN DUKUNG RPJMN 2025–2029: PEMERINTAH MATANGKAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PPN/BAPPENAS
- HARMONISASI RPMK BERLANJUT, DJPP TEKANKAN KEPASTIAN HUKUM PENANGANAN BTD DAN BDN
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
