-
DJPP MANTAPKAN HARMONISASI ATURAN BEA MASUK ANTI-DUMPING UNTUK LINDUNGI INDUSTRI NASIONAL
-
DJPP PERKUAT HARMONISASI RANCANGAN PERPRES PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
-
DJPP SELENGGARAKAN RAPAT HARMONISASI RPMK PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DENGAN BOOKBUILDING
-
DJPP SELENGGARAKAN RAPAT HARMONISASI RPMK TENTANG NOMOR DAN NAMA REKENING KAS UMUM NEGARA
-
DJPP SELENGGARAKAN RAPAT PENGHARMONISASIAN RPMK PSAP 21 AGRIKULTUR UNTUK PERKUAT TATA KELOLA KEUANGAN DI SEKTOR PERTANIAN
-
DORONG AKSES PEMBIAYAAN UMKM, DJPP GELAR RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERMENKEU TARIF LAYANAN BLU PIP
-
DORONG ANGGARAN BERBASIS OUTPUT 2026, DJPP HARMONISASI RANCANGAN PMK STANDAR BIAYA KELUARAN
-
DORONG KEPASTIAN HUKUM DAN EFISIENSI PAJAK DIGITAL, PEMERINTAH BAHAS RANCANGAN PMK BARU
-
DORONG PARIWISATA DAN JAGA DAYA BELI, DJPP GELAR RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PPN TIKET PESAWAT KELAS EKONOMI
-
DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, DJPP GELAR RAPAT HARMONISASI ATURAN PINJAMAN DAERAH
-
DORONG REGULASI ANTI-DUMPING, DITJEN PP IKUT BAHAS RPP TPTATI
-
DUKUNG KEPASTIAN HUKUM, DJPP BAHAS ATURAN BARU TENTANG KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN
-
ESDM DUKUNG PENGUATAN MODAL PT PERTAMINA LEWAT PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
-
FOKUS KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARA LELANG, RANCANGAN PERUBAHAN PMK 11 TAHUN 2025 TERKAIT NILAI LAIN PPN DISUSUN
-
HARMONISASI ATURAN IZIN KERJA PETUGAS RADIASI, JAMIN KESELAMATAN PEMANFAATAN NUKLIR
-
HARMONISASI ATURAN KOMPETENSI TEKNIS PEJABAT PERBENDAHARAAN PERKUAT TATA KELOLA APBN
-
HARMONISASI ATURAN PAJAK DUKUNG PENGUATAN STIMULUS EKONOMI TAHUN 2026
-
HARMONISASI ATURAN PAJAK UNTUK ASET KRIPTO: PEMERINTAH BAHAS PMK BARU TERKAIT PPN DAN PPH
-
HARMONISASI ATURAN PPN DTP DUKUNG PENANGANAN BENCANA SUMATERA
-
HARMONISASI DUA RPERPRES TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
