Batam – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum melalui Direktorat Perencanaan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan Uji Publik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), akademisi, hingga organisasi kemaritiman. Uji publik ini bertujuan menghimpun masukan guna memperkuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan RUU Keamanan Laut.
Dalam pembahasan, sejumlah isu strategis mengemuka, di antaranya kesenjangan pengelolaan laut Indonesia yang mencakup informalitas, ilegalitas, dan insularitas. Materi juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas rezim internasional, kolaborasi dan diplomasi keamanan laut, serta peningkatan posisi Indonesia dalam penegakan hukum maritim global. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga untuk mewujudkan sistem keamanan laut yang terintegrasi.
Pembahasan turut menyoroti aspek hukum acara pidana di laut, khususnya kejelasan kewenangan aparat dalam melakukan penghentian, pemeriksaan, penangkapan, dan penyerahan kapal. Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 180/PUU-XXIII/2025, forum menekankan pentingnya penerapan asas legalitas, legality of authority, dan prinsip due process of law. Isu lainnya meliputi pengaturan pengejaran seketika (hot pursuit) serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pemeriksaan kapal terpadu guna mencegah tumpang tindih kewenangan dan memberikan kepastian hukum.
Melalui diskusi dan sesi tanya jawab lintas pemangku kepentingan, kegiatan ini menjadi sarana untuk menghimpun berbagai perspektif sebagai bahan penyempurnaan Naskah Akademik RUU Keamanan Laut. DJPP Kementerian Hukum terus mendorong penyusunan regulasi yang komprehensif guna memperkuat koordinasi kelembagaan, memperjelas kewenangan aparat penegak hukum, serta mewujudkan sistem keamanan laut Indonesia yang efektif, terintegrasi, dan memiliki kepastian hukum. 
