-
BAHAS REVISI UU PEMBENTUKAN PERATURAN, DJPP GELAR RAPAT PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK SECARA HYBRID
-
DJPP PERKUAT PERENCANAAN LEGISLASI DAERAH MELALUI RAPAT ASISTENSI PROPEMPERDA DI SULSEL
-
BAHAS USULAN RUU, DJPP PERKUAT SUBSTANSI PROLEGNAS 2025–2029 DAN PRIORITAS 2026
-
DIREKTORAT PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELAKSANAKAN PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI BIMTEK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
-
DJPP DAN KEDUTAAN INGGRIS DI JAKARTA PERKUAT KAPASITAS ASN MELALUI TRAINING OF TRAINER REGULATORY IMPACT ASSESSMENT
-
DJPP GELAR AUDIENSI BERSAMA KOALISI CSO OGP INDONESIA BAHAS KEBIJAKAN OPEN GOVERNMENT
-
DJPP GELAR RAPAT KOORDINASI MILESTONE II PROGRAM ECONOMIC INTEGRATION
-
DJPP GELAR RAPAT PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RUU PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA MATI
-
DJPP KAWAL RAPAT DPR, PROLEGNAS 2025–2029 TETAPKAN 198 RUU DAN 67 PRIORITAS BARU
-
DJPP PERKUAT PERAN LEGISLASI, BAHAS RUU PENGESAHAN KERJA SAMA PERTAHANAN RI–TURKI
-
DJPP PERKUAT REFORMASI REGULASI NASIONAL MELALUI PELATIHAN REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) BERSAMA PEMERINTAH INGGRIS
-
DORONG EFISIENSI KEUANGAN DAERAH, DPRD ROKAN HULU BAHAS RANPERDA BERSAMA DJPP
-
FONDASI LEGISLASI BERKUALITAS: DJPP JARING MASUKAN PROLEGNAS PRIORITAS 2026
-
KONSINYERING PEDOMAN NASKAH URGENSI, DJPP PERKUAT DASAR ANALISIS PERENCANAAN REGULASI
-
MENGAWAL REGULASI BERKUALITAS: DITJEN PP BERSAMA BAPPENAS BAHAS PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RUU PEMBENTUKAN PERATURAN
-
MENUJU REGULASI YANG BERKEADILAN: DJPP SUSUN NASKAH AKADEMIK RUU PELAKSANAAN PIDANA MATI
-
PEDOMAN NASKAH URGENSI DIPERKUAT, DJPP LAKUKAN KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN
-
PEMERINTAH MATANGKAN PROGRAM PENYUSUNAN PP DAN PERPRES 2026, TEKANKAN KEMATANGAN SUBSTANSI DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR
-
PEMERINTAH MATANGKAN RUU NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA: TANGGAPI ANCAMAN SERIUS TERHADAP KETAHANAN NASIONAL
-
PENGUATAN LEGISLASI NASIONAL: DITJEN PP GELAR RAPAT KOORDINASI DAN PENANDATANGANAN KOMITMEN PROLEGNAS 2025-2029
Halaman 1 dari 2
- 1
- 2
