- BAHAS REVISI UU PEMBENTUKAN PERATURAN, DJPP GELAR RAPAT PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK SECARA HYBRID
- DJPP PERKUAT PERENCANAAN LEGISLASI DAERAH MELALUI RAPAT ASISTENSI PROPEMPERDA DI SULSEL
- BAHAS USULAN RUU, DJPP PERKUAT SUBSTANSI PROLEGNAS 2025–2029 DAN PRIORITAS 2026
- DIREKTORAT PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELAKSANAKAN PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI BIMTEK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
- DJPP DAN KEDUTAAN INGGRIS DI JAKARTA PERKUAT KAPASITAS ASN MELALUI TRAINING OF TRAINER REGULATORY IMPACT ASSESSMENT
- DJPP GELAR AUDIENSI BERSAMA KOALISI CSO OGP INDONESIA BAHAS KEBIJAKAN OPEN GOVERNMENT
- DJPP GELAR RAPAT KOORDINASI MILESTONE II PROGRAM ECONOMIC INTEGRATION
- DJPP GELAR RAPAT PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RUU PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA MATI
- DJPP KAWAL RAPAT DPR, PROLEGNAS 2025–2029 TETAPKAN 198 RUU DAN 67 PRIORITAS BARU
- DJPP PERKUAT PERAN LEGISLASI, BAHAS RUU PENGESAHAN KERJA SAMA PERTAHANAN RI–TURKI
- DJPP PERKUAT REFORMASI REGULASI NASIONAL MELALUI PELATIHAN REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) BERSAMA PEMERINTAH INGGRIS
- DORONG EFISIENSI KEUANGAN DAERAH, DPRD ROKAN HULU BAHAS RANPERDA BERSAMA DJPP
- FONDASI LEGISLASI BERKUALITAS: DJPP JARING MASUKAN PROLEGNAS PRIORITAS 2026
- KONSINYERING PEDOMAN NASKAH URGENSI, DJPP PERKUAT DASAR ANALISIS PERENCANAAN REGULASI
- MENGAWAL REGULASI BERKUALITAS: DITJEN PP BERSAMA BAPPENAS BAHAS PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RUU PEMBENTUKAN PERATURAN
- MENUJU REGULASI YANG BERKEADILAN: DJPP SUSUN NASKAH AKADEMIK RUU PELAKSANAAN PIDANA MATI
- PEDOMAN NASKAH URGENSI DIPERKUAT, DJPP LAKUKAN KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN
- PEMERINTAH MATANGKAN PROGRAM PENYUSUNAN PP DAN PERPRES 2026, TEKANKAN KEMATANGAN SUBSTANSI DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR
- PEMERINTAH MATANGKAN RUU NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA: TANGGAPI ANCAMAN SERIUS TERHADAP KETAHANAN NASIONAL
- PENGUATAN LEGISLASI NASIONAL: DITJEN PP GELAR RAPAT KOORDINASI DAN PENANDATANGANAN KOMITMEN PROLEGNAS 2025-2029
Halaman 1 dari 2
- 1
- 2
