- BAHAS REVISI UU PEMBENTUKAN PERATURAN, DJPP GELAR RAPAT PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK SECARA HYBRID
- DJPP PERKUAT PERENCANAAN LEGISLASI DAERAH MELALUI RAPAT ASISTENSI PROPEMPERDA DI SULSEL
- BAHAS USULAN RUU, DJPP PERKUAT SUBSTANSI PROLEGNAS 2025–2029 DAN PRIORITAS 2026
- DJPP GELAR AUDIENSI BERSAMA KOALISI CSO OGP INDONESIA BAHAS KEBIJAKAN OPEN GOVERNMENT
- DJPP GELAR RAPAT PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RUU PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA MATI
- DJPP KAWAL RAPAT DPR, PROLEGNAS 2025–2029 TETAPKAN 198 RUU DAN 67 PRIORITAS BARU
- DJPP PERKUAT PERAN LEGISLASI, BAHAS RUU PENGESAHAN KERJA SAMA PERTAHANAN RI–TURKI
- DORONG EFISIENSI KEUANGAN DAERAH, DPRD ROKAN HULU BAHAS RANPERDA BERSAMA DJPP
- FONDASI LEGISLASI BERKUALITAS: DJPP JARING MASUKAN PROLEGNAS PRIORITAS 2026
- MENGAWAL REGULASI BERKUALITAS: DITJEN PP BERSAMA BAPPENAS BAHAS PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RUU PEMBENTUKAN PERATURAN
- MENUJU REGULASI YANG BERKEADILAN: DJPP SUSUN NASKAH AKADEMIK RUU PELAKSANAAN PIDANA MATI
- PEDOMAN NASKAH URGENSI DIPERKUAT, DJPP LAKUKAN KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN
- PEMERINTAH MATANGKAN RUU NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA: TANGGAPI ANCAMAN SERIUS TERHADAP KETAHANAN NASIONAL
- PENGUATAN LEGISLASI NASIONAL: DITJEN PP GELAR RAPAT KOORDINASI DAN PENANDATANGANAN KOMITMEN PROLEGNAS 2025-2029
- PENGUATAN PERATURAN INKLUSIF, DJPP GELAR KONSULTASI DENGAN KOMNAS DISABILITAS
- PENTINGNYA PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEMENKUM BAHAS PROSES BISNIS ALUR PENYUSUNAN PROGRAM PERATURAN MENTERI
- PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK RUU PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN RI–MALAYSIA DI BIDANG PERTAHANAN
- PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RUU PENYESUAIAN PIDANA TERUS BERLANJUT
- PERENCANAAN REGULASI TERKAIT PENGUATAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL
- PERKUAT LEGISLASI NASIONAL, DJPP SUSUN NA RUU PERUBAHAN UU PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Halaman 1 dari 2
- 1
- 2
