Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) melalui Direktorat Perencanaan Peraturan Perundang-undangan menggelar audiensi bersama Koalisi Civil Society Organizations (CSO) Open Government Partnership (OGP) Indonesia. Audiensi tersebut dilaksanakan secara luring di Ruang Rapat Lantai 3, Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada hari Rabu, 19 Maret 2025.
Audiensi dibuka oleh Aisyah Lailiyah, Direktur Perencanaan, yang menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan kebijakan publik. Dalam kesempatan ini, hadir berbagai organisasi terkemuka yang tergabung dalam Koalisi CSO OGP Indonesia, di antaranya Indonesian Judicial Research Society (IJRS), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Indonesian Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Transparency International (TI) Indonesia, Wahana Visi Indonesia (WVI), dan Publish What You Pay (PWYP). Selain itu hadir pula sejumlah perancang peraturan perundang-undangan dari Direktorat Perencanaan.
Agenda utama dalam pertemuan tersebut membahas dua isu penting. Pertama, mengenai dasar hukum dan kelembagaan open government Indonesia. Dalam diskusi ini, Koalisi CSO OGP Indonesia menyoroti Peraturan Presiden (Perpres) Strategi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia yang merupakan prakarsa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Meskipun telah menjadi langkah signifikan, sayangnya Perpres tersebut belum tercantum dalam Program Penyusunan Perpres Tahun 2025.
Selain itu, audiensi juga membahas dokumen White Paper atau rekomendasi kebijakan terkait Open Government Indonesia yang telah disusun oleh Koalisi CSO OGP Indonesia. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperkuat keterbukaan pemerintah, meningkatkan partisipasi publik, serta mendorong akuntabilitas yang lebih baik di tingkat nasional.
Diskusi yang penuh dengan masukan konstruktif ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip open government yang lebih efektif di Indonesia.
