Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang diwakili oleh Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I menghadiri undangan Rapat Koordinasi Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Peta Jalan Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultansi Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Senin (06/05/2024). Rapat diadakan secara luring bertempat di Hotel Shangri-La Jakarta.
Rapat yang dibuka oleh Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, & Pengendalian Pembangunan, Hari Dwi Korianto ini, dihadiri juga oleh Kementerian/Lembaga terkait, diantaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan lainnya.
Jasa konsultansi nasional yang andal, kompeten, dan profesional diperlukan dalam mewujudkan penyelenggaraan pembangunan nasional yang berkualitas, berkeadilan, terukur, dan berkelanjutan. Peran jasa konsultansi nasional dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dilakukan melalui peningkatan daya saing jasa konsultansi nasional dalam program dan kegiatan pembangunan nasional. Peningkatan daya saing jasa konsultansi nasional, perlu dilakukan secara terlembaga, terstruktur, terprogram, dan selaras dengan rencana pembangunan nasional dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan.
Strategi Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultansi Nasional dilaksanakan dalam Peta Jalan Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultansi Nasional. Peta Jalan Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultansi Nasional tersebut dilaksanakan melalui program Pengembangan Standar Klasifikasi Jasa Konsultansi Nasional, Pengembangan Standar Kompetensi Jasa Konsultansi Nasional, Peningkatan Rantai Pasok Jasa Konsultansi Nasional Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Penguatan Tata Kelola Pengembangan Jasa Konsultansi Nasional.
