Jakarta – Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan, sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP), menggelar rapat internal secara daring untuk membahas penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, Selasa (18/03). Rapat ini merupakan langkah penting dalam memastikan optimalisasi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum.
Rapat ini dipimpin oleh Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Dr. Roberia, dan membahas penempatan PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier PNS di Kemenkumham.
Hadir dalam rapat ini sejumlah unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum, antara lain Biro Sumber Daya Manusia, Badan Strategis Kebijakan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, serta unit kerja lainnya. Beberapa poin penting yang dicatat dalam rapat ini adalah perlunya sinkronisasi rancangan peraturan Menteri ini dengan Rancangan Peraturan Menteri tentang Manajemen Karir PNS yang sedang disusun oleh Biro SDM, guna memastikan keselarasan dengan sistem merit.
Biro SDM juga mengemukakan bahwa saat ini sedang disusun Surat Keputusan mengenai pengembalian PNS yang sedang menjalani tugas belajar ke unit asal, agar mereka dapat memperoleh kembali hak-hak kepegawaiannya. (-end)
