Jakarta – Pada Senin, 18 Maret 2025, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, bersama jajaran menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Gedung Nusantara II Paripurna, membahas evaluasi kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2024 serta pendalaman program kerja dan anggaran Tahun 2025.
Dalam rapat tersebut, Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi yang tinggi atas capaian Kementerian Hukum dan HAM dalam merealisasikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun Anggaran 2024. PNBP total Kemenkum HAM bahkan berhasil melampaui target dengan pencapaian sebesar 140,29%. Sementara itu, realisasi PNBP untuk sub-total Kementerian Hukum mencapai 106,77%, sebuah pencapaian yang dinilai sangat positif oleh Komisi XIII DPR RI.
Namun, dalam kesempatan yang sama, Komisi XIII DPR RI juga menekankan pentingnya efisiensi dan perencanaan yang matang dalam pengelolaan anggaran tahun 2025. Anggaran yang telah direkonstruksi berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 diharapkan dapat dimaksimalkan dengan lebih terarah dan hati-hati. Komisi XIII berharap setiap program yang dijalankan oleh Kemenkum dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.
Selain itu, rapat juga membahas langkah-langkah strategis untuk mengatasi maraknya pelanggaran Hak Cipta yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Sebagai tindak lanjut, Komisi XIII DPR RI dan Kemenkum sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Hak Cipta yang akan fokus pada upaya-upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak cipta di Indonesia.
Melalui rapat ini, baik Komisi XIII DPR RI maupun Kementerian Hukum menegaskan komitmen mereka untuk terus berkolaborasi dalam meningkatkan kinerja dan memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, sehingga dapat mendukung terwujudnya program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. (-end)
