• Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB

INDEKS BERITA

DJPP KAWAL PENGESAHAN RUU PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA LAINNYA DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI

'DSC09150

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyelenggarakan Rapat Paripurna pada Kamis, 19 November 2026, bertempat di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II Lantai 3, Jakarta Pusat. Agenda rapat tersebut adalah Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Rapat ini turut mengundang Menteri Hukum, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, serta Menteri Sekretaris Negara.

Dalam rapat tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menyampaikan Pendapat Akhir Presiden Republik Indonesia atas RUU Perampasan Aset. Pemerintah menyampaikan bahwa pengaturan perampasan aset diperlukan karena ketentuan yang ada selama ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan hukum serta perkembangan modus operandi tindak pidana modern. Selain itu, proses pemulihan aset masih menghadapi kendala, termasuk keterbatasan mekanisme perampasan aset yang tidak bergantung pada putusan pidana.

RUU tersebut mencakup pengaturan mengenai ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset, jenis aset tindak pidana, mekanisme perampasan aset berdasarkan maupun tanpa putusan pidana, serta pengelolaan dan pengawasan aset oleh badan yang dibentuk Presiden. RUU ini juga mengatur sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan pendanaan penyelenggaraan perampasan aset. Dalam Pendapat Akhir Presiden, Pemerintah menyatakan persetujuan agar RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang.

Melalui pembentukan regulasi ini, Pemerintah mendorong penguatan penegakan hukum dan pemulihan aset hasil tindak pidana secara komprehensif, efektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pengaturan tersebut diharapkan dapat memastikan aset hasil kejahatan dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

DSC09019

DSC09171

IMG 6775 1

image 3

DSC09106

logo besar kuning
 
DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN


               

  Jl. Hr. Rasuna Said Kav X6/1-3, RT.7/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
  (021) 5264517
  ditjenpp@kemenkumham.go.id
     

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI