
Jakarta – Langkah strategis dalam memperkuat landasan hukum bagi dunia usaha nasional resmi memasuki babak baru melalui Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri (RUU KADIN). Agenda legislasi ini berlangsung dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Senin (16/11/2026), yang dibuka secara resmi oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Dr. Anggia Erma Rini.
Dalam forum tersebut, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) Kementerian Hukum, Dhahana Putra, hadir secara langsung mendampingi jajaran pimpinan kementerian dan lembaga yang mewakili Pemerintah. Delegasi Pemerintah yang turut hadir meliputi Menteri Perdagangan, Budi Santoso, beserta Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto.
Rapat kerja ini menandai dimulainya pembahasan substantif RUU KADIN secara komprehensif dengan mencakup lima agenda utama. Rangkaian agenda diawali dengan penyampaian penjelasan dari pihak DPR RI atas draf RUU KADIN, yang kemudian direspons melalui penyampaian Pandangan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perdagangan. Selanjutnya, forum menyepakati keputusan terkait jadwal serta mekanisme pembahasan RUU ke depan.
Sebagai bentuk kesiapan Pemerintah dalam menyempurnakan substansi regulasi, agenda dilanjutkan dengan penyerahan resmi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada pihak DPR RI sekaligus pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mendalami pasal demi pasal. Melalui keterlibatan aktif pada tahapan ini, DJPP Kementerian Hukum berkomitmen menjaga keselarasan norma RUU KADIN dengan sistem hukum nasional agar kelak mampu mendorong iklim investasi dan daya saing pelaku usaha secara berkelanjutan.


