• Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB

INDEKS BERITA

DJPP KEMENKUM DUKUNG PEMBARUAN REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI BERSAMA KOMISI VIII DPR RI

1117 1.1
Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II Lantai 2, Jakarta Pusat, pada Senin (16/11/2026). Rapat kerja tersebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji guna mewujudkan tata kelola dana haji yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam forum ini, Kementerian Hukum melalui DJPP hadir bersama perwakilan tiga kementerian lainnya yang menerima mandat Presiden untuk mewakili Pemerintah, yaitu Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Sekretariat Negara.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penugasan Presiden melalui Surat Nomor R-13/Pres/04/2026 tertanggal 15 April 2026 untuk membahas RUU inisiatif DPR RI tersebut. Dalam forum rapat kerja ini, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, tampil mewakili Pemerintah untuk membacakan Pandangan Presiden secara resmi. Pemerintah menyoroti terus meningkatnya jumlah pendaftar ibadah haji di tengah keterbatasan kuota, yang berdampak pada tingginya akumulasi dana tunggu jemaah sehingga menuntut pembaruan payung hukum yang lebih adaptif dan sesuai prinsip syariah.

Salah satu poin penting yang ditegaskan dalam Pandangan Presiden adalah persetujuan Pemerintah untuk menyusun RUU ini dalam bentuk penggantian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, meskipun dalam Prolegnas Prioritas 2026 tercatat sebagai perubahan. Langkah penggantian ini diambil mengingat banyaknya substansi mendasar yang perlu disempurnakan demi menjamin kepastian hukum. Secara garis besar, pembaruan regulasi tersebut berfokus pada lima materi muatan utama, yakni tata kelola keuangan haji yang efektif dan akuntabel, peningkatan koordinasi antara Menteri dan Badan pengelola, penguatan peran pengawasan Pemerintah, pemanfaatan cadangan modal untuk mengantisipasi risiko investasi, serta optimalisasi nilai manfaat dari investasi langsung.

Selain penyampaian Pandangan Presiden, agenda rapat kerja ini juga mencakup penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh Pemerintah sebagai bahan pembahasan mendalam bersama legislatif. Melalui peran strategisnya dalam perancangan dan harmonisasi regulasi, DJPP Kementerian Hukum siap mendukung penuh kelancaran pembahasan tingkat lanjut bersama Komisi VIII DPR RI, guna memastikan lahirnya undang-undang pengelolaan keuangan haji yang kokoh secara yuridis, melindungi dana jemaah, serta memberikan kemaslahatan maksimal bagi umat.
1117 2.11117 3.1

logo besar kuning
 
DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN


               

  Jl. Hr. Rasuna Said Kav X6/1-3, RT.7/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
  (021) 5264517
  ditjenpp@kemenkumham.go.id
     

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI