• Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB

INDEKS BERITA

DJPP KEMENKUM PERKUAT NASKAH AKADEMIK RUU KEAMANAN LAUT MELALUI UJI PUBLIK DI AMBON

1118 1

Ambon – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum menyelenggarakan Uji Publik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut secara hybrid dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Provinsi Maluku, pada Rabu (18/11/2026). Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Direktur Perencanaan Peraturan Perundang-undangan DJPP, Aisyah Lailiyah, diawali dengan sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette. Forum yang dimoderatori oleh Perancang PUU Ahli Madya pada Kemenko Kumham Imipas, Richard Pattikawa, ini melibatkan beragam pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat, pelaku usaha maritim, hingga komunitas nelayan.

Dalam sesi pemaparan, Guru Besar Hukum Laut Internasional Universitas Indonesia sekaligus Ketua Tim Penyusunan Naskah Akademik, Prof. Arie Afriansyah, menjelaskan bahwa penyusunan regulasi ini dilatarbelakangi oleh persoalan tumpang tindih kewenangan, pemeriksaan berulang di laut, serta belum terintegrasinya sistem patroli dan informasi. Oleh karena itu, RUU Keamanan Laut diarahkan sebagai undang-undang payung (umbrella act) yang memberikan kepastian hukum, termasuk mengusulkan kewenangan penyidikan terbatas bagi Badan Keamanan Laut (Bakamla), khususnya di wilayah di atas 12 mil laut, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta tenggat waktu 16 September 2028. Melengkapi perspektif hukum acara, Senior Advisor Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Harimuddin, menekankan bahwa penegakan hukum di laut—termasuk upaya paksa pengejaran seketika (hot pursuit)—harus berpedoman ketat pada Pasal 111 UNCLOS, asas legalitas, serta prinsip due process of law.

Perspektif kewilayahan dan karakteristik kepulauan turut mengemuka melalui paparan dua akademisi Fakultas Hukum Universitas Pattimura, yakni Dr. Popi Tuhulele dan Dr. Dyah R.A. Daties. Dr. Popi menyoroti pentingnya desain kelembagaan dan pembagian kewenangan antarinstansi yang tegas berdasarkan zona maritim dengan berorientasi pada keamanan insani (human security), terutama pelindungan masyarakat pesisir, nelayan, pulau terluar, dan keselamatan pelayaran antarpulau. Sementara itu, Dr. Dyah menekankan agar Naskah Akademik dan RUU ini mengakomodasi karakteristik kepulauan Maluku, pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III, kawasan perbatasan, konsep gugus pulau dan multi-gate system, serta tata kelola laut berbasis teknologi yang selaras dengan UNCLOS 1982 dan mendukung ekonomi biru (blue economy).

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan konstruktif dari para peserta uji publik. Sejumlah isu strategis yang mengemuka mencakup penyelarasan pengaturan dengan KUHAP baru, optimalisasi armada dan teknologi pengawasan (radar, satelit, dan AIS) untuk mengamankan objek vital seperti Blok Masela dan jalur migrasi paus, hingga pelindungan hak masyarakat adat serta kearifan lokal seperti praktik sasi laut. Selain itu, peserta juga menyoroti perlunya kejelasan mekanisme penanganan pelanggaran di laut, termasuk penanganan awak kapal asing dalam kasus illegal fishing secara humanis. Seluruh masukan yang terhimpun akan segera dikompilasi dan ditindaklanjuti oleh Tim Penyusunan Naskah Akademik DJPP Kemenkum untuk menyempurnakan draf regulasi agar komprehensif dan implementatif.
1118 21118 3

logo besar kuning
 
DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN


               

  Jl. Hr. Rasuna Said Kav X6/1-3, RT.7/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
  (021) 5264517
  ditjenpp@kemenkumham.go.id
     

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI