Jakarta, 5 Desember 2025 — Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan International Partnership Forum on Strategic Cooperation: Promoting Regulatory Reform, Capacity Building, and Digitalization. Forum ini mempertemukan mitra pembangunan internasional, lembaga pendukung kerja sama internasional, organisasi multilateral, serta instansi pemerintah dan pemangku kepentingan strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam reformasi regulasi, peningkatan kapasitas, dan percepatan digitalisasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Penyelenggaraan forum ini memiliki sejumlah tujuan strategis, antara lain:
1. Menyelaraskan prioritas program pemerintah dengan dukungan mitra internasional agar intervensi pembangunan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.
2. Mendorong harmonisasi program reformasi regulasi, termasuk penyederhanaan kebijakan, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan tata kelola pemerintahan.
3. Mengidentifikasi peluang dukungan teknis dan pembiayaan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia, transformasi kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Membangun platform koordinasi bersama untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan internasional dan menghindari tumpang tindih program.
Dalam sambutan pembukaan, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum yang mewakili Menteri Hukum menegaskan bahwa kerja sama internasional merupakan elemen krusial dalam mempercepat transformasi kebijakan dan peningkatan kualitas layanan publik di Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif. “Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan visi dan memperkuat kemitraan, khususnya dalam bidang reformasi regulasi, peningkatan kapasitas, dan digitalisasi,” ujarnya.
Forum ini turut dihadiri perwakilan kedutaan besar negara sahabat, antara lain Polandia, Jepang, Inggris, Finlandia, Malaysia, Rusia, Italia, dan Uni Emirat Arab, serta organisasi internasional seperti JICA, ASEAN-UK Economic Integration Programme, UNDP, The Asia Foundation, AIPJ3, dan KOICA. Para mitra internasional menyambut baik forum ini dan menyatakan kesiapan untuk terus mendukung agenda reformasi Indonesia melalui program berbasis bukti, teknologi, dan keberlanjutan jangka panjang.
Melalui penyelenggaraan forum ini, pemerintah berharap kolaborasi antarnegara dan lembaga internasional semakin memperkuat upaya transformasi tata kelola dan pelayanan publik, serta meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi dinamika global.
