PENGHARGAAN UNTUK DITJEN PP
Predikat terbaik ke - 1 Satker lingkup KPPN Jakarta V “Kategori Pemakaian Kartu Kredit Pemerintah Terbesar Semester I Tahun Anggaran 2024
Kementerian Hukum (Kemenkum) Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Legislasi Pemerintah Korea Selatan untuk untuk memulai Proyek Pembentukan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia
Mendapatkan peringkat pertama Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024.
Ditjen PP luncurkan Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Perundang- undangan di tingkat pusat dan daerah dan Aplikasi e-HARMONISASI yang merupakan langkah strategis menuju regulasi yang lebih efektif dan terintegrasi.
Terbaik Ke-1 sebagai Satuan Kerja Lingkup KPPN Jakarta V dengan Predikat Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Tahun Anggaran 2023
Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023
Satuan Kerja Lingkup KPPN Jakarta V dengan Nilai Transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tertinggi Pertama Semester 1 Tahun Anggaran 2023
Peringkat Kedua Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 atas Evaluasi 8 (delapan) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Januari-Desember 2022 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Peringkat Kedua Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 atas Evaluasi 8 (Delapan) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Januari s.d Desember 2022 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
