Jakarta — Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) menerima audiensi Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka koordinasi rencana pembentukan Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan. Pertemuan dilaksanakan pada Kamis (7/8/2025) secara luring di Ruang Rapat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Gedung DJPP Lantai 1, dan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra.
Dalam forum ini, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa Bappenas telah menyusun grand design pembentukan satu lembaga yang khusus menangani regulasi nasional. Lembaga tersebut bukan badan baru sepenuhnya, melainkan transformasi dan penguatan kelembagaan dari kementerian atau lembaga yang ada, terutama Ditjen PP.
Gagasan ini telah masuk dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan diharapkan dapat segera terwujud. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyambut positif inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan DJPP untuk berkolaborasi dalam mewujudkan badan pembentuk peraturan perundang-undangan. Ditegaskan pula bahwa DJPP saat ini tengah menyusun perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, serta bahwa Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menjadi prioritas nasional tahun 2026, yang sejalan dengan rencana pembentukan badan regulasi nasional.
Sebagai tindak lanjut, kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan bersama guna menjaring dukungan dan memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan mengenai urgensi pembentukan lembaga tersebut. Rapat lanjutan pada level teknis juga akan diagendakan guna membahas timeline, rencana kerja, serta langkah konkret dalam proses pembentukan badan baru tersebut.
