Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 yang diselenggarakan di lapangan upacara Kementerian Hukum dan HAM, Sabtu (17/08/2024). Bertindak sebagai Pembina Upacara adalah Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dan mengusung tema "Nusantara Baru Indonesia Maju." Tema ini menandai komitmen untuk membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan bangsa, menegaskan pentingnya peran aktif setiap elemen masyarakat dalam mencapai kemajuan yang lebih baik.
Tema "Nusantara Baru" menggambarkan refleksi semangat gotong royong dan tekad bangsa Indonesia untuk menjadikannya sebagai negara yang maju dan berdaya saing tinggi. Dalam upacara ini, Menteri Yasonna H. Laoly menekankan bahwa di tengah tantangan global yang semakin kompleks, kolaborasi dan sinergi antara berbagai komponen masyarakat—baik lembaga pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat umum—merupakan kunci untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan.
Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap pemberian remisi kepada narapidana sebagai wujud keberpihakan pada keadilan sosial. Remisi bukan hanya sekadar pengurangan masa hukuman, tetapi merupakan langkah penting untuk memberikan kesempatan kepada para narapidana agar mereka dapat kembali berkontribusi pada masyarakat setelah menjalani masa hukuman.
Tahun ini, pemerintah memberikan remisi umum dan pengurangan masa pidana umum kepada total 176.984 narapidana. Dari jumlah tersebut, 175.728 adalah narapidana umum dan 1.256 adalah anak binaan. Pemberian remisi ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi narapidana untuk memulai babak baru dalam hidup mereka dan berintegrasi kembali dengan masyarakat.
Memasuki era baru, pemerintah menekankan perlunya fokus tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Semua komponen masyarakat, termasuk lembaga pemerintah dan sektor swasta, diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun ekosistem hukum yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan.
Menteri Yasonna H. Laoly menyatakan bahwa pencapaian visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju dan berdaya saing tinggi pada tahun 2045, memerlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat. Upacara ini tidak hanya sebagai perayaan kemerdekaan tetapi juga sebagai momentum untuk merenungkan komitmen bersama dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa.
