Jakarta – Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung khidmat di Lapangan Kementerian Hukum, Jakarta, Minggu (17/8). Bertindak sebagai inspektur upacara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, menekankan pentingnya mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, termasuk melalui penegakan hukum dan pembaruan regulasi.
“Hukum harus tegak lurus, memberikan rasa keadilan, dan menjaga kepercayaan publik serta mendorong meningkatnya indeks pembangunan hukum,” tegas Yusril dalam amanatnya yang disambut penuh perhatian oleh seluruh peserta upacara.
Prosesi dimulai dengan pembacaan Pembukaan UUD 1945 oleh Ida Asep Somara, Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenimipas, dilanjutkan dengan pembacaan Teks Proklamasi oleh R. Andika Dwi Prasetya, Sekretaris Kemenko Kumhamimipas. Kedua momen sakral ini kembali mengingatkan bangsa pada semangat perjuangan para pendiri negara.
Upacara turut dihadiri jajaran pejabat tinggi negara, antara lain Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, serta pimpinan madya dan pratama di lingkungan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, juga hadir mewakili DJPP, sekaligus meneguhkan komitmen lembaganya dalam menghadirkan regulasi yang responsif, adaptif, dan mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.
Rangkaian peringatan semakin bermakna dengan penyerahan Remisi Umum bagi narapidana dan anak binaan pemasyarakatan. Empat orang perwakilan menerima remisi secara simbolis sebagai bentuk apresiasi negara atas upaya perbaikan diri yang mereka tunjukkan di dalam lembaga pemasyarakatan.
Selain itu, pemerintah juga menganugerahkan Satyalancana Karya Satya kepada Aparatur Sipil Negara yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun. Tanda kehormatan ini menjadi pengingat penting atas dedikasi, loyalitas, dan integritas ASN dalam memperkuat birokrasi dan pelayanan publik.
Dengan tema besar “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, peringatan HUT ke-80 RI tidak hanya menjadi ajang refleksi perjuangan para pahlawan, tetapi juga momentum bagi DJPP Kemenkum untuk terus memperkuat reformasi hukum. Melalui regulasi yang berkualitas, DJPP bertekad menghadirkan kepastian hukum yang adil dan berpihak pada rakyat, demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan berdaulat.
