Jakarta — Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) melalui Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan menghadiri rapat penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum (RPMH) tentang Permohonan Paten pada Rabu (4/8/2025). Rapat dilaksanakan secara luring di BPSDM Kementerian Hukum dan dihadiri oleh Mia dan Melissa sebagai perwakilan dari Direktorat Perancangan, bersama perwakilan Direktorat Harmonisasi, Biro Hukum dan Kerja Sama, pemeriksa paten, Direktorat Paten, DTLST, Rahasia Dagang, serta Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Pembahasan rapat berfokus pada penyusunan substansi yang mengatur syarat dan tata cara pemeriksaan substantif terhadap permohonan paten. Hal ini mencakup ketentuan pemeriksaan substantif biasa, pemeriksaan substantif atas perubahan permohonan, serta pemeriksaan substantif terhadap permohonan paten yang diajukan secara divisional.
Forum ini menjadi ajang diskusi teknis antara perancang peraturan, pemeriksa paten, dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa rancangan regulasi yang disusun selaras dengan kebutuhan praktik dan perkembangan teknologi. Penekanan diberikan pada kejelasan prosedur, kepastian hukum bagi pemohon, dan peningkatan kualitas layanan pemeriksaan paten.
Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan pada Kamis, 7 Agustus 2025. DJPP berkomitmen untuk terus memberikan dukungan normatif dalam penyusunan peraturan ini guna memperkuat sistem perlindungan paten yang efektif, transparan, dan mendorong inovasi di Indonesia.
