Jakarta — Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) yang diwakili oleh Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan menghadiri rapat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) pada Rabu (6/8/2025). Rapat dilaksanakan secara luring dan dipimpin oleh Sonata dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Turut hadir pula perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Pembahasan rapat mencakup lampiran rencana aksi pengembangan dan implementasi SPPT Nasional yang dibagi menjadi dua termin, yaitu tahun 2029 dan tahun 2034. Rencana ini memuat target kondisi yang diharapkan pada masing-masing termin guna memastikan penerapan sistem peradilan pidana berbasis IT berjalan terukur dan terarah.
Selain itu, forum juga membahas penetapan penanggung jawab (PIC) dalam kerangka hukum yang akan menjadi dasar pengiriman, penerimaan, dan pertukaran data atau dokumen secara elektronik menggunakan tanda tangan elektronik (TTE). Disoroti pula pentingnya kebijakan penyelesaian sinkronisasi regulasi pelaksanaan administrasi perkara pidana secara elektronik, yang dapat berupa penyusunan hasil analisis dan evaluasi produk hukum untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkara secara digital, termasuk perbaikan, penggantian, atau perubahan aturan yang ada.
Rapat ini akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya yang akan dijadwalkan kemudian. DJPP melalui Direktorat Perancangan berkomitmen untuk terus mendukung penyusunan RPerpres ini agar implementasi SPPT TI dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat integrasi antarinstansi penegak hukum.
