Jakarta – Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Asep N. Mulyana bersama dengan Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM hadir mendampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat, (26/07/2024) ini diselenggarakan secara hybrid, bertempat di Graha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
Hadir secara luring Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Para Sekretaris Unit Utama, Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, serta Tim Pemeriksa BPK. Secara daring, kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah, Kepala Unit Pelaksana Teknis, serta Pengelola Keuangan dan BMN di Unit Pusat, Kanwil, dan UPT.
Kegiatan dimulai dengan sambutan dari Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI, Nyoman Adhi Suryadnyana. Dalam sambutannya disampaikan bahwa Rencana Strategis (Renstra) perlu disusun sebagai pijakan awal dalam menyongsong Visi Indonesia Emas 2045. Pemeriksaan BPK perlu dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan visi dan misi dan juga untuk meraih predikat good governance. Tantangan ke depan yang harus dihadapi ada pada gejolak geopolitik, krisis energi, perubahan iklim dan ketahanan pangan, green and blue economy, serta pilkada. Kementerian Hukum dan HAM berperan penting dalam pelayanan publik terkait layanan Keimigrasian, Kekayaan Intelektual, Pemasyarakatan, dan Administrasi Hukum Umum.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM atas Opini BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kementerian Hukum dan HAM atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Pada kesempatan ini Yasonna juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Pemeriksa BPK RI atas kerja sama dan sinergitas yang terjalin baik. “Semoga sinergi ini dapat terus terjaga secara berkesinambungan”, lanjut Beliau. Kementerian Hukum dan HAM kembali meraih predikat WTP untuk ke lima belas kalinya.
