Jakarta — Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, bersama sejumlah Pimpinan Tinggi Madya lainnya di lingkungan Kementerian Hukum, turut mendampingi Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam Rapat Kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Rapat yang digelar pada hari Senin, 18 November 2024, bertempat di Ruang Rapat Baleg DPR RI, membahas dua hal penting terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI yang telah menjadwalkan rapat kerja ini, yang bertujuan untuk membahas penyusunan Prolegnas dan penentuan RUU yang akan diusulkan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025.
Terkait dengan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, Pemerintah mengusulkan 8 (delapan) RUU yang sudah siap secara teknis, antara lain RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, serta RUU tentang Desain Industri. Semua RUU tersebut telah memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut, termasuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 sebagai RUU yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk penyelesaiannya.
Selain itu, Pemerintah juga mengusulkan 40 (empat puluh) RUU untuk dimasukkan dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029, yang mencakup berbagai bidang hukum, seperti RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, hingga RUU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian. Usulan ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem hukum yang lebih baik dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI diharapkan dapat menyetujui usulan-usulan tersebut agar dapat segera diteruskan dalam proses legislasi untuk kepentingan hukum dan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif.
Rapat kerja ini berlangsung dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan DPR RI dalam rangka memperkuat sistem legislasi Indonesia, yang berperan penting dalam pembangunan nasional dan penguatan negara hukum.
