Jakarta – Rombongan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surakarta melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada Jumat, (03/01/2025), bertempat di Ruang Rapat KUHP Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Jakarta. Konsultasi ini merupakan bagian dari upaya untuk membahas dan memperdalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo.
Rombongan Pansus DPRD Kota Surakarta yang hadir dalam konsultasi tersebut dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Surakarta dan didampingi oleh Pimpinan serta Anggota Pansus bersama dengan tim pendamping dari Sekretariat DPRD. Tim Pansus diterima dengan hangat oleh Siti Masitah dan Victor Stanny Hamonangan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya beserta tim, yang memberikan panduan serta saran terkait dengan raperda yang tengah disusun.
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo sebelumnya didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020. Perubahan bentuk badan hukum ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Bank Solo dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui tata kelola perusahaan yang lebih efektif dan transparan.
Proses konsultasi ini diharapkan dapat menghasilkan masukan yang konstruktif guna memastikan Raperda tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Kota Surakarta. Dengan dilakukannya konsultasi ini, diharapkan pembahasan terkait perubahan bentuk badan hukum Bank Solo dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik demi kemajuan perekonomian daerah.
