Jakarta – Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra hadir memenuhi undangan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penyelenggaraan Program 3 (tiga) Juta Rumah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Hukum yang diselenggarakan pada Senin, (29/12/2025), bertempat di The Acre Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas kementerian/lembaga guna mendukung percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, beserta para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP). Kehadiran DJPP menegaskan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung kebijakan nasional melalui penguatan aspek regulasi yang harmonis, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Dalam rapat koordinasi ini dibahas langkah-langkah percepatan penyelenggaraan Program 3 Juta Rumah, khususnya melalui sinergi kebijakan dan regulasi antar kementerian/lembaga. DJPP berperan strategis dalam memastikan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman berjalan efektif, tidak tumpang tindih, serta selaras dengan arah kebijakan pemerintah.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian PKP melaksanakan penandatanganan PKS antara DJPP dengan Sekretariat Jenderal Kementerian PKP terkait pemanfaatan, pertukaran, dan pengintegrasian data dan/atau informasi, serta optimalisasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah secara berkelanjutan melalui dukungan regulasi yang berkualitas dan berbasis data.
