Jakarta – Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II menggelar rapat daring pada Selasa (22/10/2024), membahas Rancangan Peraturan Presiden mengenai pengesahan Cape Town Agreement of 2012. Rapat ini dipimpin oleh Tuti Rianingrum, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, dan dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Luar Negeri.
Dengan latar belakang Indonesia sebagai negara pantai dan negara bendera, rapat ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan kapal penangkap ikan. Pengesahan Cape Town Agreement 2012 diharapkan menjadi langkah strategis dalam mengimplementasikan standar internasional untuk keselamatan kapal, serta melawan praktik penangkapan ikan ilegal.
Melalui pengesahan ini, diharapkan dapat menyediakan standar keselamatan yang lebih baik untuk kapal perikanan domestik, serta mengurangi risiko pencemaran lingkungan laut.
Pentingnya perjanjian ini terletak pada upayanya untuk menjamin pengelolaan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab, sekaligus meminimalisasi peluang praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Dengan mengakomodasi kearifan lokal dan karakteristik kapal perikanan Indonesia, peraturan ini diharapkan bisa menjadi pedoman yang komprehensif bagi keselamatan pelayaran di perairan nasional.
Pengesahan ini tidak hanya akan meningkatkan keamanan pelayaran, tetapi juga menjadi kontribusi Indonesia dalam upaya global melawan penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Rapat ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mengintegrasikan norma internasional dalam pengelolaan kelautan dan perikanan yang lebih baik.
