Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, melalui Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, menyelenggarakan rapat pleno secara daring pada Senin (09/09/2024) untuk membahas harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pengesahan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to Supply Chain Resilience atau Persetujuan Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ketahanan Rantai Pasok.
Rapat pleno ini dibuka dan dipimpin oleh Unan Pribadi, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Perindustrian. Selain itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diwakili oleh Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional beserta jajaran, serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II.
Rapat pleno ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional dalam bidang perekonomian, khususnya dalam mewujudkan ketahanan rantai pasok yang lebih baik dan setara. Kerjasama ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pada 14 November 2023, Indonesia bersama negara-negara mitra dalam kerangka Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity telah menandatangani Persetujuan mengenai ketahanan rantai pasok di San Francisco, Amerika Serikat.
