Jakarta — Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) kembali menunjukkan komitmennya sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah. Kegiatan ini dilaksanakan secara hibrida pada 15–17 Juli 2025 bertempat di Hotel Le Meridien Jakarta dan secara daring melalui video conference. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara DJPP dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) sebagai mitra strategis dalam penguatan kapasitas perancang regulasi.
Kegiatan dibuka dan ditutup secara resmi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Muhammad Akram, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan terhadap para perancang di tingkat daerah. “Perancang daerah merupakan ujung tombak dalam menjaga kualitas regulasi di tingkat lokal. Peningkatan kompetensi melalui Bimtek ini adalah bagian dari strategi nasional pembangunan hukum yang terpadu,” ujar Akram.
Bimtek kali ini merupakan seri lanjutan dari kegiatan serupa yang telah digelar sebelumnya bagi perancang peraturan perundang-undangan tingkat pusat pada Juni 2025. Dalam kegiatan ini, sebanyak 52 peserta dari kantor wilayah Kementerian Hukum serta pemerintah daerah ikut serta, hadir secara luring dan daring. Antusiasme peserta mencerminkan tingginya kebutuhan terhadap peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman substantif dalam penyusunan peraturan daerah yang berkualitas dan sesuai dengan norma perundang-undangan nasional.
Seluruh materi Bimtek disusun secara khusus dalam bentuk modul oleh Tim Penyusun Modul DJPP bekerja sama dengan JICA. Modul tersebut diharapkan menjadi rujukan resmi dalam pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang. Tim pengajar terdiri dari para perancang DJPP yang berpengalaman, seperti Reni Oktri, Febianus Seran Daton, Naomi Yuli Ester, Retno Endah Kumalasari, Novita Diah Permata, Mila Dahlia, Febriany Triwijayanti, Irgayuni Sonia Anggita, dan Muchtar Sani, serta didukung oleh JICA Expert, Ms. Eriko Kikuchi.
Melalui kegiatan ini, DJPP tidak hanya menjalankan mandat pembinaan jabatan fungsional, tetapi juga memperkuat peran strategisnya sebagai pengarah arah kebijakan legislasi nasional yang responsif dan adaptif. Kolaborasi dengan JICA juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas regulasi di Indonesia menjadi perhatian bersama dalam konteks kerja sama internasional. DJPP berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kapasitas perancang hukum di seluruh Indonesia demi terciptanya regulasi yang berkualitas, harmonis, dan implementatif.
