Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Perancang Peraturan Perundang-undangan menggelar audiensi dengan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) secara luring, yang berlangsung pada Senin (23/12/2024) di Ruang Rapat Legiprudensi, Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Audiensi tersebut dibuka oleh Dhahana Putra, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan dipandu oleh Kanti Mulyani, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya. Pada kesempatan ini, LBHM menyampaikan tujuan utama audiensi, yaitu menindaklanjuti hasil lokakarya yang telah digelar bersama Masyarakat Sipil dan Akademisi. Lokakarya tersebut fokus pada pembahasan dan pemberian masukan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati.
Dalam audiensi ini, LBHM dan PBHI mengemukakan berbagai pandangan dan rekomendasi terkait rancangan peraturan tersebut, dengan tujuan untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat menjamin keadilan dan hak asasi manusia, serta meminimalkan potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam proses perumusan kebijakan yang berdampak pada sistem hukum dan peradilan pidana di Indonesia.
Audiensi ini menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat dialog antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil guna memastikan bahwa rancangan peraturan pemerintah yang akan diterapkan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia.
