Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Tim Kerja Harmonisasi mengadakan rapat Pleno Harmonisasi mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Rapat ini dilaksanakan secara hybrid, bertempat di Mangkuluhur Artotel Suites Jakarta dan secara daring pada Selasa (03/09/2024). Rapat dibuka oleh Roberia selaku Direktur Harmonisasi I dan dilanjuti Tim Kecil yang dipimpin oleh Wahyudi Putra, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya.
Rapat Pleno dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Bidang PMK, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Agama, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tim Kerja Harmonisasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga turut serta dalam pertemuan ini.
Rapat membahas berbagai aspek penting dari rancangan peraturan, termasuk pengembangan profesi dosen yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dosen harus memenuhi berbagai persyaratan untuk memastikan kualitas pendidikan yang baik dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, seperti pengembangan potensi mahasiswa dan peningkatan daya saing bangsa.
Rapat ini bertujuan untuk memastikan regulasi yang harmonis dan efektif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, agar dapat memenuhi kebutuhan bangsa serta berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.
