Jakarta – Dhahana Putra, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, bersama sejumlah Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Hukum, turut mendampingi Edward Omar S. Hiariej, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung secara luring di Ruang Rapat Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Gedung Nusantara II DPR RI, lantai 3.
Rapat yang dipimpin oleh Komisi XIII DPR RI ini dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga negara, di antaranya Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Perempuan, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Agenda utama rapat tersebut adalah membahas penetapan hasil rekonstruksi anggaran kementerian/lembaga untuk tahun 2025, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Komisi XIII DPR RI meminta kepada kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja mereka untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan tidak akan mengurangi efektivitas program-program prioritas. Selain itu, penting bagi kementerian/lembaga untuk tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar pengelolaan keuangan negara dapat lebih efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan ini, Komisi XIII juga meminta kementerian/lembaga untuk dapat menyajikan rincian anggaran secara mendalam dalam rapat kerja berikutnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang diajukan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat, dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas.
Rapat ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
