Jakarta – Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan di bawah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) menghadiri undangan penawaran kerja sama dan sosialisasi Co-host on 2nd International Conference on Government and Politics (ICGP) pada Kamis, 30 Januari 2025. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini dihadiri oleh Dr. Tunjung Sulaksono selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Anwar Kholid selaku Ketua ICGP, beserta ajajarannya. Fokus utama pertemuan adalah ICGP yang dikelola oleh UMY menawarkan kerja sama sebagai co-host penerima artikel publikasi.
ICGP merupakan pertemuan tahunan yang memfasilitasi para akademisi, peneliti, mahasiswa pascasarjana, dan praktisi pemerintahan dan politik untuk berdiskusi dan mempresentasikan makalah mereka dengan hasil berupa publikasi terindeks Scopus dan SINTA yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus 2025 secara daring. ICGP menerima tulisan dari berbagai penulis di berbagai negara dengan tema “Green Policy: Navigating Environmental Governance for Ecological Sustainability and Social Justice”. ICGP membuka peluang untuk artikel bertemakan kebijakan dalam perlindungan lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan hukum.
Artikel yang dikumpulkan oleh ICGP adalah artikel berbahasa Inggris dan akan diteruskan ke berbagai jurnal yang bersedia menjadi co-host dalam kegiatan ini. Manfaat yang akan diterima oleh co-host dalam kegiatan ini, yaitu logo jurnal akan ditampilkan pada poster kegiatan, mendapatkan artikel penelitian, dan meningkatkan visibilitas dan reputasi jurnal.
ICGP bertujuan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan tanggung jawab tri dharma perguruan tinggi dengan menyediakan ruang diskusi ilmiah yang mendorong terciptanya diskursus kritis dan inovasi guna menjawab permasalahan sosial yang semakin kompleks secara berkelanjutan. Selain itu ICGP bertujuan menjadi platform bagi akademisi dan peneliti untuk menyebarluaskan kajian dan penelitian mereka di bidang politik dan pemerintahan, sekaligus mendukung publikasi hasil penelitian tersebut melalui penerbit bereputasi di tingkat nasional maupun internasional. (-end)
