Yogyakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sinergitas dalam Penyelesaian Target Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 24 Januari 2025, bertempat di Cavinton Hotel Yogyakarta by Tritama Hospitality. Agenda tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PP dalam mencapai target kinerja yang telah direncanakan.
Rapat dimulai dengan penyampaian laporan kegiatan oleh Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Roberia, dan dilanjutkan dengan pembukaan resmi oleh Muhammad Akram, Sekretaris Ditjen PP, yang mewakili Dirjen PP. Acara ini dihadiri oleh para Direktur di lingkungan Ditjen PP, perwakilan Perancang Ahli Utama, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Kehadiran berbagai pihak ini menegaskan komitmen kolektif dalam menyelaraskan visi dan misi untuk mencapai prioritas nasional.
Fokus utama dalam rapat ini meliputi pembahasan Penyusunan RUU Hukum Acara Perdata dan implementasi e-Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Untuk memperkuat diskusi, Ditjen PP menghadirkan narasumber ahli seperti Herliana, S.H., M.Com. Law., Ph.D., akademisi dari Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, dan Syakur, M.Kom., staf ahli IT dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Diskusi yang berlangsung menitikberatkan pada langkah inovatif dan kolaboratif untuk memastikan penyusunan regulasi yang efektif dan efisien.
Peserta rapat aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab, yang memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan mengeksplorasi solusi terhadap tantangan yang dihadapi. Keterlibatan ini menunjukkan semangat kerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas strategis yang berkaitan dengan prioritas nasional.
Rapat ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi Ditjen PP dalam mempercepat capaian target prioritas nasional tahun 2025. Dengan koordinasi dan sinergi yang terus diperkuat, Ditjen PP optimis dapat memenuhi harapan pemerintah dan masyarakat melalui kebijakan yang berkualitas dan berorientasi pada kemajuan bangsa. (-end)
