Jakarta – Pada Jumat, 28 April 2025, Dhahana Putra, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP), bersama Sekretaris Direktorat Peraturan Perundang-undangan dan perwakilan Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan, menghadiri rapat evaluasi dokumen pengajuan jurusan dan program studi baru di Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin). Rapat ini diselenggarakan secara hibrid dan dipimpin oleh Gusti Ayu Putu Suwardani, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Agenda utama rapat adalah untuk mengevaluasi usulan kurikulum program studi yang diajukan oleh Poltekpin, yang nantinya akan dinilai lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Rapat ini menjadi langkah penting dalam upaya pengembangan Poltekpin sebagai institusi pendidikan yang lebih unggul dalam bidang hukum dan keperdataan.
Selain kurikulum, rapat juga membahas mengenai rencana matang untuk menentukan profil dan kualifikasi lulusan Politeknik Pengayoman Indonesia. Pembahasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Selain itu, peran tenaga pengajar atau dosen juga menjadi salah satu fokus untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan tetap terjaga dan relevan.
Sebagai bagian dari proses evaluasi yang lebih mendalam, rapat ini juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kurikulum yang diajukan dengan perkembangan dunia hukum dan kebijakan pemerintah. Hal ini bertujuan agar Poltekpin dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dan tuntutan di sektor hukum, terutama yang berhubungan dengan administrasi negara dan pengayoman masyarakat.
Rapat koordinasi ini dijadwalkan akan dilanjutkan pada 2 Mei 2025 oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Langkah ini menjadi bagian dari proses berkelanjutan untuk memastikan bahwa Poltekpin dapat berkembang menjadi institusi pendidikan yang memenuhi standar nasional dan internasional, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan sumber daya manusia di sektor hukum.
