Palembang — Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum memperkuat upaya pembaruan regulasi nasional melalui kegiatan pembahasan isu-isu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) bersama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri). Acara yang digelar pada Jumat, 12 Desember 2025, di Fakultas Hukum (FH) Tower Kampus Palembang ini menjadi bagian dari rangkaian program DJPP dalam menghimpun masukan akademik terkait arah pembangunan hukum Indonesia.
Kegiatan dibuka oleh Prof. Dr. H. Joni Emirzon, Guru Besar Hukum Bisnis FH Unsri, yang menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi dalam memperkuat kualitas peraturan perundang-undangan. DJPP melalui perwakilan tim kerja sama menghadiri kegiatan tersebut dan menyampaikan sambutan teknis yang diwakili oleh Tri Wahyuningsih, Penanggung Jawab Teknis Humas dan Kerja Sama, yang menekankan komitmen DJPP dalam memperluas jejaring akademik untuk mendukung proses legislasi.
Pada awal acara, DJPP bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) menyerahkan buku “Tanya Jawab Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Daerah” kepada Unsri sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pemahaman dan literasi hukum di lingkungan kampus. Buku tersebut merupakan salah satu instrumen edukatif DJPP dalam memperkuat kapasitas pemangku kepentingan terkait pembentukan regulasi di tingkat pusat maupun daerah.
Diskusi diawali dengan penyampaian paparan oleh Eriko Kikuchi, Chief Advisor of Legal Reform dari JICA. Diskusi yang berlangsung membahas berbagai isu strategis dalam KUHPer, termasuk kebutuhan harmonisasi aturan, tantangan implementasi, serta peluang pembaruan ketentuan hukum yang telah dianggap tidak lagi relevan. DJPP memanfaatkan forum ini untuk menyerap analisis dan pandangan akademisi, yang menjadi bagian penting dari proses penyusunan kebijakan berbasis kajian ilmiah dan bukti empiris.
Melalui kegiatan ini, DJPP menegaskan komitmennya untuk terus melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam memperkuat sistem hukum nasional. Masukan yang diperoleh dari forum akademik ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam proses penyempurnaan peraturan perundang-undangan, sekaligus memperkuat kualitas legislasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat.
