Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Tim Kerja Harmonisasi menyelenggarakan rapat finalisasi harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Keamanan Laut Tentang Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan Dan Keselamatan Laut Nasional. Rapat diselenggarakan secara daring melaui video conference pada Rabu (10/07/2024).
Agus Hariadi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama selaku Pembina Tim Kerja Harmonisasi membuka rapat finalisasi harmonisasi ini dan selanjutnya rapat dipimpin oleh Yulanto Araya, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya selaku Ketua Tim Harmonisasi. Hadir dalam rapat perwakilan dari Badan Keamanan Laut, Sekretariat Kabinet, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Informasi Geospasial, serta Tim Kerja Harmonisasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Badan Keamanan Laut merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan Patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional adalah sistem yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memantau keamanan, lalu lintas pelayaran, aktivitas perikanan, pencemaran laut, meteorologi, hidrografi, oseanografi, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan laut.
Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional bertujuan untuk menjamin keterhubungan, ketersediaan, kualitas, dan akses terhadap Informasi keamanan dan keselamatan laut yang bernilai pengetahuan serta dapat dipertanggungjawabkan; meningkatkan kecepatan penyampaian Informasi dalam rangka mengatasi gangguan keamanan dan keselamatan laut; dan mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung patroli keamanan dan keselamatan laut nasional.
