Jakarta - Tim Kerja Harmonisasi menyelenggarakan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara virtual pada Jumat (22/11/2024). Rapat ini dipimpin oleh Hendra Kurnia Putra, Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya.
Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Kementerian PPN, Kementerian Keuangan, dan Sekretariat Kabinet. Rapat ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut tentang pengharmonisasian rancangan peraturan yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang sedang disusun ini memiliki tujuan utama untuk memastikan ketepatan dan efektivitas dalam pengelolaan BMN. Dengan demikian, peraturan ini diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam perencanaan BMN maupun dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas.
Dalam pengelolaan BMN, pengaturan yang diusulkan tidak hanya mencakup aspek teknis administratif, tetapi juga berupaya merumuskan kebutuhan BMN dengan akurat dan pasti. Lebih dari itu, peraturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan faedah dan nilai dari aset negara tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.
Tim Kerja Harmonisasi menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi terkait dalam memastikan bahwa rancangan peraturan ini dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan BMN yang lebih efisien dan transparan. Rapat ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan regulasi yang ada, serta menciptakan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan BMN di Indonesia.
