Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Tim Kerja Harmonisasi menyelenggarakan rapat Harmonisasi Lanjutan Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran Pendidikan. Rapat diselenggarakan secara hibrid bertempat di The Hermitage, a Tribute Portfolio Hotel, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/07/2024).

Rapat dipimpin oleh Ratih Febriana, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda selaku Ketua Tim Kerja Harmonisasi. Untuk mendapatkan hasil pembahasan yang komprehensif, rapat dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Sekretariat Kabinet, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Tim Kerja Harmonisasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran Pendidikan ini memiliki sasaran untuk memastikan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan sehingga dapat berkontribusi secara langsung terhadap pembangunan bidang pendidikan yang mendukung arah kebijakan pembangunan pendidikan serta dapat diukur melalui indikator-indikator.