Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) melalui Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I menghadiri rapat Pembahasan Koordinasi Teknik terkait pengukuhan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Rapat tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara hybrid di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (04/09/2024).
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga yang terkait, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Luar Negeri, serta Komite Akreditasi Nasional dan Badan Standardisasi Nasional. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga turut hadir dalam rapat ini.
Rapat ini bertujuan untuk membahas secara mendalam dan koordinatif berbagai aspek teknis terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, guna memastikan keselarasan dan integrasi antara berbagai kebijakan dan regulasi yang berlaku. Diskusi ini diharapkan dapat mempercepat proses pengesahan peraturan dan meningkatkan efektivitas sistem jaminan produk halal di Indonesia, yang merupakan bagian penting dalam melindungi konsumen dan mendukung industri halal nasional.
