Jakarta – Kementerian Hukum menyelenggarakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepada para pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum, yang berlangsung pada Jumat (15/11/2024) di Graha Pengayoman Kantor Kementerian Hukum. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dilakukan oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa jabatan yang diemban oleh para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Fungsional Ahli Utama bukanlah semata-mata sebuah kehormatan, tetapi juga merupakan sebuah kepercayaan besar dari negara. Tugas dan tanggung jawab yang mereka emban diharapkan dapat memastikan bahwa setiap kebijakan di kementerian ini dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.
"Para pejabat yang dilantik hari ini memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelancaran birokrasi dan mendukung tujuan pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik. Ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Saya ingin menekankan beberapa hal penting sebagai panduan kita bersama," ujar Menteri Hukum dalam sambutannya.
Menteri Hukum menyampaikan lima poin penting sebagai pedoman bagi para pejabat tinggi madya yang baru dilantik. Pertama, Jaga Integritas dan Akuntabilitas. Kedua, Dukung Reformasi Birokrasi. Ketiga, Kembangkan Kompetensi dan Profesionalisme. Keempat, Perkuat Sinergi Antar Kementerian. Kelima, Berikan Keteladanan dan Semangat.
Menteri Hukum juga memberikan penghargaan kepada Prof. Asep, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Peraturan Perundang-undangan, atas kontribusinya yang luar biasa dalam kemajuan tata kelola regulasi di Indonesia.
"Saya juga ingin memberikan apresiasi kepada Prof. Asep yang telah mengemban tugas sebagai Dirjen Peraturan Perundang-undangan dengan penuh dedikasi. Selama masa kepemimpinan beliau, telah banyak kemajuan yang dicapai dalam hal peraturan perundang-undangan. Semoga pengabdian Prof. Asep terus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan negara," ungkap Supratman.
Sebagai bagian dari rotasi jabatan, Dhahana Putra dilantik sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menggantikan Asep Nana Mulyana. Dalam kesempatan ini, Menteri Hukum berharap Dhahana Putra dapat melanjutkan dan meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan serta mengembangkan berbagai inovasi dalam menyusun regulasi yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini diharapkan dapat membawa semangat baru dan memastikan keberlanjutan program-program strategis di Kementerian Hukum, serta mendukung reformasi birokrasi yang terus berjalan demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. (end)
