Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Lembaga tentang Pedoman Pengadaan untuk Barang Hasil Pekerjaan yang Sudah Tersedia dalam Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional pada Kamis, (28/08/2025). Rapat yang diselenggarakan secara daring ini dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Unan Pribadi, dan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan terkait.
Rancangan peraturan ini dirancang sebagai respons terhadap kebutuhan percepatan pembangunan kawasan strategis nasional yang bertujuan untuk mendukung kemandirian pangan, energi, dan air. Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai aspek hukum yang akan menjadi landasan bagi kegiatan pengadaan barang hasil pekerjaan yang telah tersedia, terutama dalam proyek cetak sawah dan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.
Dalam rapat ditegaskan pentingnya rancangan regulasi ini sebagai payung hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, regulasi ini juga akan menjadi dasar acuan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit terhadap kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki perikatan kontrak, guna menghindari potensi permasalahan hukum di kemudian hari.
Melalui harmonisasi ini, pemerintah berharap proses percepatan pembangunan di kawasan swasembada nasional dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyelaraskan percepatan pembangunan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan nasional.
